Berita Papua Barat

DKP Sebut Penambangan Pasir Laut Merusak Ekosistem Pesisir Pantai di Papua Barat

DKP Sebut Penambangan Pasir Laut Merusak Ekosistem Pesisir Pantai di Papua Barat dampak lainnya hasil tangkapan nelayan akan mengalami penurunan

tribunpapuabarat.com/F. Weking
ABRASI - Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Papua Barat Jeffry Heumasse, saat ditemui awak media di Manokwari, Selasa (11/10/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat mengatakan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi.

Aktivitas tersebut menjadi faktor turunnya kualitas pesisir pantai, peningkatan erosi pantai, bahkan merusak ekosistem bawah laut.

"Kami dapat laporan pengambilan pasir laut banyak terjadi di beberapa kabupaten," kata Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Papua Barat, Jeffry Heumasse saat ditemui awak media di Manokwari, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: DKP Papua Barat Gelar Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Sertifikasi Selam

Baca juga: Ketapang Dive Community Harapkan Pemerintah Bentuk Regulasi Lindungi Laut

Dampak lainnya, kata dia, hasil tangkapan nelayan akan mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Sebab, pesisir pantai yang telah rusak berimbas terhadap penurunan kualitas terumbu karang sebagai habitat ikan dan biota laut lainnya.

"Sewaktu-waktu bisa berakibat timbulnya bencana juga," ucap Jeffry Heumasse.

Ia menjelaskan masyarakat pemilik hak ulayat dan pihak pengusaha tidak memahami dampak negatif jangka panjang dari penambangan pasir laut.

Upaya pencegahannya dapat ditempuh melalui sosialisasi yang masif bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya di kawasan pesisir pantai.

"Butuh kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat bahkan pemerintah pusat," jelas Jeffry Heumasse.

Secara aturan, sambung dia, pengambilan pasir laut tidak diperbolehkan karena merusak lingkungan pantai dan lautan.

Selain itu, kewenangan mengeluarkan izin usaha penambangan pasir laut berada pada kementrian terkait di Jakarta.

"Dari laporan, pada umumnya pengambilan pasir laut tidak kantongi izin," tegas Jeffry Heumasse.

Ia menambahkan, kerusakan ekosistem bawah laut juga dipicu oleh pola penangkapan ikan yang destruktif atau menggunakan bahan peledak.

Untuk mencegah tindakan destruktif, Satuan Pengawas Kementerian Kelautan bersama DKP, TNI Angkatan Laut dan Polairud beberapa kali melakukan patroli terpadu.

Namun, patroli terpadu belum berjalan maksimal lantaran keterbatasan anggaran akibat pandemi Covid-19.

"Keterbatasan peralatan, personil dan kawasan laut Papua Barat sangat luas. Itu hambatan dalam pengawasan," pungkas Jeffry Heumasse.

(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved