Provinsi Papua Barat Daya Terbentuk, Ini Jadwal Paripurna Pengesahan Pemekaran Papua Barat DOB ke-38

TRIBUNPAPUABARAT.COM, JAKARTA - Dewan Perwakila Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera mengesahkan Daerah Otonomi Baru (DOB) setingkat provinsi.

Adapuan DOB tersebut usulannya bernama Provinsi Papua Barat Daya alias PBD hasil pemekaran Provinsi Papua Barat.

DPR RI telah mengonfirmasi jadwal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna.

Jadwal pengesahan itu diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia melansir Kompas.com.

Ahmad Doli Kurnia yang merupakan politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, jadwal Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya rencana dilaksanakan, Kamis (17/11/2022).

Baca juga: KPU RI: Pelaksanaan Teknis Pemilu di Papua Barat Daya Tunggu Pengesahan UU DOB

Komunikasi antarpimpinan DPR RI terkait DOB provinsi ke-38 di Indonesia ini telah dilakukan.

"Saya mendapat informasi terakhir, komunikasi dengan pimpinan DPR, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco), rencananya besok, tanggal 17 (Kamis)," ujarnya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2022) kemarin.

Baca juga: Penetapan DOB Papua Barat Daya Ditunda, Paulus Waterpauw: Optimis Tahun Ini

Ahmad Doli Kurnia mengharapkan, pimpinan DPR bisa memastikan mengagendakan pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna, pada pekan ini.

Alasannya, ada konsekuensi lain jika DOB Provinsi Papua Barat Daya ini molor.

Konsekuensi itu terutama Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Pemilihan Umum (Pemilu).

"Makin lama kita memparipurnakan itu, makin lama makin berlarut-larut”.

“Dan itu kalau makin lama akan mengganggu tahapan Pemilu," tegas Ahmad Doli Kurnia.

Baca juga: Kota Sorong Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya, Ketua LMA Malamoi: Perlu Kajian

Komisi II DPR RI dan pemerintah sebelumnya telah menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibawa ke rapat paripurna.

Pengambilan keputusan tingkat I antara DPR dan pemerintah ini telah bulat menyepakati ini dalam rapat yang digelar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022) lalu.