Breaking News:

Provinsi Papua Barat Daya

DPR RI Sahkan Papua Barat Daya, Jumlah Provinsi di Tanah Papua Bertambah

Pengesahan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani di Jakarta.

Penulis: redaksi | Editor: Fransiskus Salu Weking
TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE DPR RI
PARIPURNA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menerima laporan hasil telaah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dari Mendagri Tito Karnavian dalam rapat paripurna ke-10 masa persidangan III Tahun Sidang 2022/2023 DPR RI, di Kamis (17/11/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT, MANOKWARI - DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang.

Pengesahan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani di Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

"Apakah RUU Pembentukan Papua Barat Daya dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Puan Maharani dalam rapat.

"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir.

Baca juga: SAH Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke 38, Mendagri: Ini Tonggak Sejarah bagi Warga Sorong Raya

Baca juga: BREAKING NEWS: DPR RI Resmi Sahkan Provinsi Papua Barat Daya

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi DPR yang telah mengesahkan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang.

"Kita sudah mendengar bersama persetujuan di paripurna tingkat dua terhadap RUU Papua Barat Daya," ujar Mendagri saat menyampaikan pandangan akhir dari pemerintah.

Pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang menjadi sejarah bagi masyarakat di wilayah Sorong Raya.

Sebab, Papua Barat sudah disuarakan sejak puluhan tahun silam dan baru terealisasi pada tahun 20220.

"Penuh suka cita menyambut Provinsi Papua Barat sebagai provinsi ke 38 di Indonesia," ujar Tito Karnavian.

Baca juga: Papua Barat Daya Resmi Jadi Provinsi, Lambertus Jitmau Sebut Perjuangan Melelahkan

Baca juga: Siaran Langsung Pengesahan Provinsi Papua Barat Daya oleh DPR Hari Ini

Pemerintah memerlukan kolaborasi dan sinergitas seluruh elemen dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga kehadiran Papua Barat Daya tidak hanya mendapat pengakuan resmi (de jure) melainkan dapat berjalan sesuai ekspektasi.

Pemerintah pusat telah menerima aspirasi pembentukan Provinsi Papua Barat dari sejumlah kalangan, seperti kepala daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, para tokoh, hingga masayrakat khususnya masyarakat Sorong Raya.

"Aspirasi itu diterima langsung baik oleh DPR RI, DPD RI, dan pemerintah," terang Tito Karnavian.

Baca juga: Luas Papua Barat Daya, Kabupaten Tambrauw Terbesar tapi Paling Sedikit Penduduk, Ini Data Lengkapnya

Baca juga: Jadi Pusat Industri, Ini Profil Kota Sorong Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian meresmikan tiga DOB yang dimekarkan dari Provinsi Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Peresmian DOB berdasarkan tiga undang-undang (UU) yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo, Senin (25/7/2022).

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved