44 Kasus Korupsi Libatkan Anggota KPU/KPUD

44 Kasus Korupsi Libatkan Anggota KPU/KPUD korupsi yang terkait anggota KPU/KPUD ialah pengadaan barang/jasa faktor ketidakpahaman jadi faktor

Mario Christian Sumampow
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dalam sambutannya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (22/11/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Kurun waktu 2014-2022, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat 44 kasus korupsi yang libatkan anggota KPU/KPUD.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, berdasarkan data yang terkumpul dari sebuah sistem online Direktori putusan Mahkama Agung (MA) periode 2014-2022, korupsi yang terkait anggota KPU/KPUD ialah pengadaan barang/jasa.

"Pengadaan barang dan jasa memang menjadi titik rawan korupsi," kata Hendrar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2022).

Baca juga: KPU Kota Sorong Buka Pendaftaran PPD dan PPS Mulai Tengah November 2022, Berikut Syarat-syaratnya

Baca juga: KPU RI-AMAN Teken MoU, Agust Mellaz: Komitmen Dorong Anak Adat jadi Penyelenggara Pemilu

Menurutnya, faktor ketidakpahaman dengan aturan yang berlaku menjadi satu tantangan bagi anggota KPU/KPUD.

"Tidak hanya integritas saja yang menjadi tantangan, melainkan ketidakpahaman dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap dengan nota kesepakatan yang ditandatangani dengan KPU hari ini, pesta demokrasi nantinya memberi solusi.

Serta memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi.

Sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman buat semua pihak.

"Semoga dengan adanya nota kesepahaman pagi hari ini, KPU, KPUD, LKPP, bisa memberikan solusi terbaik dalam menjalankan proses pengadaan barang/jasa dalam pemilu 2024," jelas Hendrar.

"Meskipun yang menarik, dampak pada pertumbuhan ekonomi menurut catatan statisik relatif kecil, tapi pemilu tetap dapat memiliki kontribusi menggerakkan ekonomi dan meningkatkan konsumsi secara agregat," tambahnya.

Diketahui, KPU baru saja melakukan penandatangan nota kesepahaman antara LKPP tentang Kerja Sama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dalam kesempatan yang sama, KPU juga dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

Kemudian, KPU dan Kemkominfo melakukan tanda tangan nota kesepahaman tentang Pemanfaatan Layanan Informasi dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Serta KPU juga melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Partai Politik.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul LKPP Catat 44 Kasus Korupsi yang Libatkan KPU Rentang Tahun 2014-2022

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved