Pemekaran Papua Tetap Jalan di Tengah Moratorium, Ini Alasan Pemerintah Menurut Wakil Presiden

TRIBUNPAPUABARAT.COM, PONTIANAK - DPR RI bersama Pemerintah Pusat tetap melakukan pemekaran di Papua meskipun kebijakan moratorium telah ditetapkan.

Terbaru DPR RI mengesahkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya hasil pemekaran Provinsi Papua Barat.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, pada Kamis (17/11/2022) lalu.

Terkait kebijakan berbeda tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan penjelasan.

Ia mengungkapkan, alasan pemerintah melakukan pemekaran di Papua.

“Papua itu menjadi sangat penting (dimekarkan) karena terlalu luas,” kata Ma'ruf kepada wartawan dalam kunjungannya ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Usul Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya di Kabupaten Bukan Kota Sorong, Ini Pertimbangannya

Ma'ruf menjelaskan, selain soal wilayah, pemekaran provinsi di Papua juga memperimbangkan faktor percepatan kesejahteraan, pelayanan dan pengendalian keamanan.

“Di Papua itu sangat banyak faktornya. Sehingga untuk Papua dikecualikan dalam pembagian provinsinya," ungkapnya.

"Sehingga di Papua yang tadinya satu menjadi empat Papua. Papua Barat yang satu menjadi dua. Ini dalam rangka bagaimana menyelesaikan Papua dalam mempercepat pelayanan dan penanganan kesejahteraan di Papua,” lanjutnya.

Baca juga: Tolak Pj Gubernur Papua Barat Daya di Luar Usulan Tim Masyarakat Deklarator dan Presidium Pemekaran

Meski begitu, Ma'ruf mengatakan pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran daerah, kecuali wilayah Papua.

Dia mengatakan ratusan daerah mengusulkan adanya pemekaran.

Hal ini disampaikan Ma'ruf ketika ditanya terkait usulan pemekaran di Kalbar.

"Jadi masih moratorium, yang minta itu bukan hanya di Kalbar, di banyak daerah, ratusan kabupaten kota itu banyak yang minta," tuturnya.

Baca juga: Rekrutmen ASN Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie: Jangan Ada yang Siluman, Saya Ingatkan Itu

Dia mengtakan saat ini pemerintah juga melakukan evaluasi terkait pemekaran daerah.