Provinsi Papua Barat Daya

Termasuk Soal Papua Barat Daya, Wapres Maruf Amin Ungkap Alasan Pemekaran di Papua Meski Moratorium

Maruf Amin mengatakan, sebenarnya, ada ratusan daerah mengusulkan adanya pemekaran, termasuk usulan pemekaran di Kalimantan Barat.

Editor: Tarsisius M
(Dok. KIP/Setwapres)
Wakil Presiden (Wapres), Maruf Amin, mengatakan Papua menjadi pengecualian moratorium pemekaran daerah-daerah di Indonesia, termasuk kehadiran Papua Barat Daya. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM – Provinsi Papua Barat Daya menjadi daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua pada akhir tahun ini.

DOB Papua Barat Daya yang rencananya beribu kota di Sorong merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat.

Tiga provinsi baru lainnya merupakan pemekaran dari Provinsi Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan.

Wakil Presiden (Wapres), Maruf Amin, mengatakan Papua menjadi pengecualian moratorium pemekaran daerah-daerah di Indonesia.

Menurut, Maruf Amin pemerintah memiliki alasan untuk melakukan pemekaran di Provinsi Papua Barat dan Papua di tengah moratorium itu.

Baca juga: Profil Kabupaten Sorong: Wilayah Provinsi Papua Barat Daya, Satu Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

“Papua menjadi sangat penting (dimekarkan) karena terlalu luas,” kata Maruf Amin dalam kunjungannya ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (23/11/2022).

"Di Papua yang tadinya satu menjadi empat (provinsi). Papua Barat yang satu menjadi dua (DOB). Ini dalam rangka  mempercepat pelayanan dan penanganan kesejahteraan di Papua,” ujar Wakil Presiden.

Sejauh ini, ucapnya, pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran daerah, kecuali wilayah Papua.

Dia mengatakan, sebenarnya, ada ratusan daerah mengusulkan adanya pemekaran, termasuk usulan pemekaran di Kalimantan Barat.

Baca juga: Menghitung Estimasi Biaya Menuju Raja Ampat di Papua Barat Daya, Bisa Naik Kapal ke Sorong

"Masih moratorium, yang minta itu bukan hanya di Kalbar, di banyak daerah, ratusan kabupaten kota itu banyak yang minta," kata Maruf Amin.

Dia mengatakan pemerintah juga melakukan evaluasimengenai pemekaran daerah. Pasalnya banyak daerah yang sebelumnya dimekarkan, tapi ternyata pendapatan asli daerah (PAD) tak mendukung. 

"Pemerintah pusat masih dalam menghadapi kendala-kendala ekonomi karena masih dalam situasi pandemi dan sekarang menghadapi krisis global. Ini masih kita melakukan penataan-penataan, kecuali Papua," ujar Maruf Amin.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Wapres Ungkap Alasan Pemekaran Daerah Hanya Dilakukan di Papua

 

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved