Jumlah Orang Miskin di Papua Barat dan Papua Barat Daya, Persentase Kemiskinan DOB Induk Lebih Besar

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Provinsi Papua Barat Daya diresmikan pada 17 November 2022.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pembentukan Papua Barat Daya untuk mempercepat pembangunan di Papua Barat.

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengatakan pemerataan pembangunan untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Bahkan, dikutip dari Kompas.com Wakil Presiden RI, Maruf Amin, menyatakan Papua menjadi pengecualian moratorium pemekaran daerah-daerah di Indonesia.

"Papua yang tadinya satu jadi empat (provinsi). Papua Barat yang satu menjadi dua (DOB). Ini demi mempercepat pelayanan dan penanganan kesejahteraan di Papua,” ujar Maruf Amin dalam kunjungan ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Termasuk Soal Papua Barat Daya, Wapres Maruf Amin Ungkap Alasan Pemekaran di Papua Meski Moratorium

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, rata-rata kemiskinan di Papua Barat mencapai 21,84 persen dari total jumlah penduduk.

Total, jumlah penduduk miskin di Papua Barat pada 2021 mencapai 219.070 orang.

Dari 13 kota dan kabupaten di Papua Barat sebelum pemekaran, persentase jumlah penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Pegunungan Arfak.

Di sana, persentase penduduk miskinnya mencapai 34,70 persen atau 11.850 orang dari total jumlah penduduk di Pegunungan Arfak.

Di atas Pegunungan Arfak, ada Kabupaten Tambrauw yang penduduk miskin mencapai 33,86 persen atau 5.310 orang dari total jumlah penduduk.

Baca juga: Bupati Pegunungan Arfak Tagih Janji Presiden Jokowi Bangun Jalan dan Jembatan

Hanya empat daerah yang memiliki penduduk miskin di bawah 20 persen.

Keempatnya adalah Kota Sorong, Kabupaten Kaimana, Sorong Selatan, dan Raja Ampat.

Di Kabupaten Kaimana penduduk miskin 16,04 persen atau sekira 10.310 orang dari total penduduk.

Sedangkan penduduk miskin di Kota Sorong 15,35 persen atau sekira 41.750 orang dari total penduduk.