DPR Papua Barat Surati Kemendagri Minta Dispensasi Pembahasan APBD 2023

"Kami sampaikan surat resmi untuk memohon tambahan waktu pembahasan APBD induk," kata Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor di Manokwari, Papua Barat

Penulis: Fransiskus Salu Weking | Editor: Tarsisius M
TRIBUNPAPUABARAT.COM/F. WEKING
KUA PPAS - Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, saat diwawancara di Manokwari beberapa waktu lalu. Ia mengatakan dewan akan menyurati Kemendagri untuk meminta tambahan waktu pembahasan APBD 2023. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - DPR Papua Barat akan mengajukan dispensasi waktu ke Kementerian Dalam Negeri mengenai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Provinsi Papua Barat tahun 2023.

"Kami sampaikan surat resmi untuk memohon tambahan waktu pembahasan APBD induk," kata Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor di Manokwari, Papua Barat, Selasa (29/11/2022).

Ia menjelaskan, materi rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2023 baru diserahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua Barat pada Selasa (29/11/2022).

Padahal, batas waktu pembahasan hingga penetapan APBD Induk 2023 hanya sampai 30 November 2022.

"Dokumen KUA PPAS baru mau diserahkan hari ini dan dilanjutkan dengan pembahasan," ucap Orgenes Wonggor.

Baca juga: DPR Minta TAPD Papua Barat Segera Serahkan Dokumen KUA PPAS APBD 2023

Penyerahan materi KUA PPAS untuk dibahas oleh DPR kerap mengalami keterlambatan.

DPR Papua Barat berulang kali melayangkan surat permintaan agar dokumen tersebut secepatnya diserahkan.

"Sudah sering terlambat, kami DPR sangat menyesali ini," kata Orgenes Wonggor.

Menurutnya, keterlambatan penyerahan dokumen KUA PPAS akan mempengaruhi kualitas program pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Keterlambatan penyerahan dokumen KUA PPAS berimbas pada keterlambatan pembahasan sesuai mekanisme kedewanan.

Baca juga: Serapan APBD 2022 Papua Barat Belum 50 Persen, Paulus Waterpauw: Terus Kita Pacu

Selain itu, keterlambatan pembahasan APBD 2022 melanggar sejumlah aturan.

Aturan itu antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2021, dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Dance Sangkek, mengatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan DPR Papua Barat terkait rapat paripurna penyerahan dokumen KUA PPAS.(*)

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved