Audiensi dengan Wapres, Tokoh Adat Minta Wilayah Bomberay Raya Dimekarkan Jadi Provinsi

Daerah yang masuk dalam wilayah adat Bomberay Raya adalah Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama.

ISTIMEWA
ASPIRASI - Bupati Fakfak Untung Tamsil bersama sejumlah tokoh adat menyerahkan aspirasi pemekaran Provinsi Bomberay Raya kepada Wapres Maruf Amin di Hotel Kaimana Beach, Kamis (1/12/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Tokoh adat Bomberay Raya meminta agar pemerintah pusat memekarkan wilayah adat Bomberay Raya menjadi provinsi baru di Indonesia.

Daerah yang masuk dalam wilayah adat Bomberay Raya adalah Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama.

Hal itu dikatakan perwakilan tokoh adat Bomberay Raya, Abdul Hakim Aituarauw, saat melakukan audiensi dengan Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin di Hotel Kaimana Beach, Kamis (1/12/2022).

"Dan juga pemekaran kabupaten baru di wilayah Bomberay Raya," kata Abdul Hakim Aituarauw.

Baca juga: Wapres Kunjungi Kaimana, Berikut Sejumlah Harapan Masyarakat di Kaimana

Baca juga: Audiensi dengan Wapres, Bupati Freddy Thie Pastikan Pengembangan Wisata Kaimana Terus Digenjot

Baca juga: Ratusan Pelajar Padati Ruas Jalan Taman Kota Kaimana Sambut Wapres Maruf Amin

Sementara itu, Wapres Maruf Amin menuturkan, dirinya akan meminta kementerian terkait untuk memasukan usulan pemekaran Provinsi Bomberay Raya dalam agenda pembahasan 2023-2024.

“Saya merasa bahwa ini sangat penting agar percepatan pembangunan di wilayah ini dapat dilaksanakan dengan tujuan utamanya yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini,” kata Wapres.

Menurut dia, pemekaran provinsi dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata akan berjalan lebih maksimal.

“Ada timbal balik dampak dari pemekaran itu, baik untuk pemerintah maupun masyarakat," kata Wapres.

Baca juga: Termasuk Soal Papua Barat Daya, Wapres Maruf Amin Ungkap Alasan Pemekaran di Papua Meski Moratorium

Baca juga: Pemekaran Papua Tetap Jalan di Tengah Moratorium, Ini Alasan Pemerintah Menurut Wakil Presiden

Baca juga: Papua Barat Daya Sah, Pedagang OAP: Pemekaran Tak Ubah Nasib Kami Jadi PNS

Oleh karena itu, Wapres Maruf Amin berharap agar percepatan pembangunan dapat diarahkan dalam program yang terencana.

Meski demikian, usulan pemekaran provinsi harus diseusaikan dengan keuangan pemerintah pusat dan pertimbangan pengembangan daerah masa mendatang.

"Mana yang menjadi skala prioritas,” tegas Wapres Maruf Amin.

Usai menerima para tokoh adat dan tokoh masyarakat serta pemerintah daerah, Wapres Maruf Amin langsung bergerak menuju Taman Jokowi Iriana Kaimana untuk meresmikan foodcourt UMKM.(*)

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved