Bank Indonesia Prediksi Ekonomi Digital Papua Barat Akan Moncer 2023

Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Eko Listiyono, terus mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Papua Barat untuk menaikkan level

TRIBUNPAPUABARAT.COM/KRESENSIA KURNIAWATI MALA PASA
EKONOMI DIGITAL - Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Eko Listiyono, mengatakan sistem pembayaran digital akan terus tumbuh di Papua Barat pada 2023. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan tahunan BI 2022 di hotel Niu Aston, Manokwari, Papua Barat, Rabu (30/11/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Bank Indonesia (BI) memprediksi ekonomi dan keuangan digital di Papua Barat yang ditandai sistem pembayaran digital akan moncer pada 2023 dibandingkan 2022.

Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Eko Listiyono, mengatakan sistem pembayaran digital akan merangkak naik pada 2023 seiring pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang diprediksi juga lebih tinggi dibanding 2022.

Ditambah sinyal positif yang ditunjukkan dari pertumbuhan metode pembayaran menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Papua Barat pada triwulan III 2022 sebesar 18,35 persen.

"Berarti ada pergeseran perilaku transaksi non tunai dari alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, seperti kartu kredit menjadi QRIS," papar Eko Listiyono dalam Pertemuan Tahunan BI 2022 yang digelar Kantor Perwakilan (KPw) BI Papua Barat di Hotel Aston, Manokwari, Rabu (30/11/2022).

Karena itu, Eko sapaannya, terus mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menaikkan level atau lebih dikenal UMKM naik kelas dengan cara beralih ke metode pembayaran berbasis digital QRIS.

Baca juga: Festival Ecotourism 2022 Sukses Digelar, Bank Indonesia Dorong Pengembangan Pariwisata Papua Barat

Lantaran UMKM menjadi satu dari penyumbang pengguna QRIS di Papua Barat.

Eko optimistis Papua Barat dapat mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital pada 2023, kendati permintaan masyarakat terhadap uang tunai masih cukup tinggi.

"Masyarakat relatif masih bergantung pada uang tunai," ujar Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat tersebut.

Menurut Eko Listiyono, selain industri yang harus inovatif dan adaptif di tengah gempuran era digitalisasi, pemerintah daerah (Pemda) juga mengambil peran vital.

Dia menyebutkan, KPw BI Papua Barat terus mendorong perluasan elektronifikasi pembayaran Pemda.

Sebelumnya, dikenal hanya ada tiga pemda digital, di antaranya Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah  Kabupaten (Pemkab) Manokwari dan Pemkab Teluk Wondama.

Baca juga: Bank Indonesia Ajak Semua Pihak Bersinergi Wujudkan Percepatan Investasi di Manokwari

Semua dorongan elektronifikasi pembayaran tersebut, ucap Eko, bertolak dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

"BSPI 2025 jadi arah kebijakan BI untuk menavigasi Sistem Pembayaran di era digital," ujar Eko Listiyono.

Menurutnya, layanan BI-FAST sebagai satu di antara inisiatif BSPI 2025, masih akan gencar dipopulerkan di tahun mendatang.

BI-FAST adalah infrastruktur Sistem Pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat selama 24 jam.

Sebagai informasi, pada pertemuan tahunan BI 2022 bertajuk 'Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju', yang digelar secara hybrid kemarin, Gubernur BI Perry Warjiyo sekaligus meluncurkan white paper Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Rupiah Digital.

Semua lapisan masyarakat dituntut bersiap-siap menghadapi pertumbuhan pesat ekonomi dan keuangan digital di tahun mendatang. (*)

Baca juga: Bank Indonesia Ajak TribunPapuaBarat.com Sinergi Kembangkan Ecotourism

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved