Praktisi Hukum Tuding Momen 1 Desember untuk Raup Dana Keamanan: Saya Lihat Ada Tujuan Politik

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pengarahan pasukan setiap 1 Desember di seluruh daerah di Tanah Papua termasuk Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dinilai hanya menghabiskan anggaran negara.

Hal itu ditegaskan Praktisi Hukum di Papua Barat Yan Christian Warinussy, saat ditemui di Pengadilan Negeri Manokwari.

"Sebenarnya 1 Desember yang diklaim menjadi hari Papua merdeka ini terlalu dibesar-besarkan karena ada kepentingan lain," ujar Warinussy, kepada TribunPapuaBarat.com, Kamis (1/12/2022).

Baca juga: TNI-Polri Gelar Apel Gabungan dan Patroli Skala Besar Jelang HUT Papua Merdeka di Manokwari

Warinussy menduga, 1 Desember diduga jadi alternatif untuk mencapai tujuan politik dan dibalut dengan HUT Papua merdeka.

"Saya lihat ada tujuan politik untuk meraup dana-dana keamanan setiap 1 Desember dari tahun ke tahun," tuding Warinussy.

Pasalnya, Warinussy mengaku setiap menjelang 1 Desember pasti ada mobilisasi pasukan (TNI-Polri).

"Memang dari tahun ke tahun setiap jelang 1 Desember selalu ada mobilisasi pasukan baik TNI maupun Polri," ucapnya.

"Pasukan kalau dimobilisasi pasti ada dana baik logistik dan semacamnya pasti."

"Pasti semua itu menyerap anggaran rakyat dan menurut saya semua ini harus dihentikan agar tidak berlarut-larut," kata Warinussy.

Tak hanya itu, Warinussy juga menuturkan setiap ada mobilisasi pasukan pasti membuat masyarakat menjadi resah.

"Kalau ada pengerahan pasukan pasti identik dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, padahal ada beberapa kali dikibarkan di luar 1 Desember," jelasnya.

Baca juga: Antisipasi Peringatan HUT Papua Merdeka 1 Desember, Polres Manokwari Gelar Patroli Skala Besar

Tanggapan Kapolres Manokwari

Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom enggan berkomentar perihal tudingan tersebut.

"Tidak boleh menanggapi yang belum pasti tudingan seperti apa dan dari siapa," pungkasnya.(*)

Berita terkait lainnya