Saber Pungli Manokwari Sosialisasi Jelang Hari Anti Korupsi, Wanto: Budayakan Kerja Tanpa Pungli

"Budayakan bekerja tanpa pungli atau korupsi demi mewujudkan distrik, kelurahan, dan kampung bebas korupsi," ujar Asisten I Setda Manokwari, Wanto

Penulis: Infak Insaswar Mayor | Editor: Tarsisius M
TRIBUNPAPUABARAT.COM/INFAK INSASWAR MAYOR
ANTI KORUPSI - Sejumlah peserta sosialisasi Saber Pungli dari lima distrik, tujuh kelurahan, dan beberapa kampung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (8/12/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Menjelang Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2022, Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Manokwari menggelar sosialisasi untuk lingkup Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (8/12/2022).

Acara sosialisasi Saber Pungli digelar Pemda Manokwari bekerja sama dengan Polres Manokwari, Kejaksaan Negeri dan Inspektorat Kabupaten Manokwar.

Pada peserta sosialisasi adalah semua kepala distrik, lurah, serta kepala dan sekretaris kampung di Kabupaten Manokwari. Kegiatan ini menghadirkan tiga pembicara.

Wakapolres Manokwari sekaligus Ketua Saber Pungli Manokwari, Kompol Agustina Sineri, menjelaskan tugas dan fungsi Saber Pungli.

Kepala Inspektorat Kabupaten Manokwari, Khumaidi, mepaparkan materi "Membangun Budaya Anti Korupsi".

Baca juga: Pedagang Daging Sapi di Pasar Wosi Manokwari tak Nyaman, Bayar Los Mahal dan Banyak Pungli

Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Teguh Suhendro, membawakan materi "Peran Kejaksaan dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi".

Perwakilan lima distrik, tujuh kelurahan, dan beberapa kampung di Kabupaten Manokwari  menjadi peserta sosialisasi Saber Pungli ini.

Kegiatan ini dibuka Asisten I Setda Manokwari, Wanto, di ruang Sasana Karya Kantor Bupati.

Dalam sambutannya, ia meminta semua pimpinan tingkat distrik, kelurahan, dan kampung agar tidak melakukan hal yang hanya menguntungkan diri sendiri. 

"Jangan sesekali memungut sesuatu yang tidak diatur dalam aturan," kata Wanto.

Baca juga: Bobby Nasution Copot Pasangan Pejabat di Medan, Singgung soal Kasus Pungli

Pungutan liar termasuk dalam tindakan korupsi, ucapnya, yang termuat dalam Undang-undang  22 Tahun 2001 tentang tindakan pidana korupsi yang harus diberantas.

Sebagai penyelenggara daerah, kata Wanto, setiap pimpinan wilayah berhati-hati dalam bertindak dan mengelola anggaran.

Tindakan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa sesuatu oleh pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan akan diberi sanksi.

Sepanjang tahun 2021-2022 terhitung, ucapnya, ada sekira 686 kepala desa terjerat kasus korupsi di Indonesia.

"Budayakan bekerja tanpa pungli atau korupsi demi mewujudkan distrik, kelurahan, dan kampung bebas korupsi," ujar Wanto. (*)

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved