Provinsi Papua Barat Daya

Pemekaran di Tanah Papua, Ini Tantangan Utama Papua Barat Daya dan Papua Barat Menurut Dosen Unipa

Namun, ada tantangan ke depan dampak dari pemekaran di Tanah Papua, tidak hanya bagi DOB Papua Barat Daya, namun juga provinsi induk Papua Barat

TRIBUNPAPUABARAT.COM/KRESENSIA KURNIAWATI MALA PASA
Akademisi Universitas Papua (Unipa), Agus Sumule saat ditemui, Jumat (9/12/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya secara resmi terhitung sebagai provinsi ke-38 di Republik Indonesia, pada Jumat (9/12/2022).

Setelah peresmian dan pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di Sasana Bhakti Praja Gedung Lantai 3 Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7, Jakarta Pusat, sekira pukul 13.30 WIB.

Aliran ucapan selamat berdatangan dari semua lapisan masyarakat.

Namun, ada tantangan ke depan dampak dari pemekaran di Tanah Papua, tidak hanya bagi DOB Papua Barat Daya, namun juga provinsi induk Papua Barat.

Tantangan itu disampaikan akademisi Universitas Papua (Unipa), Agus Sumule.

Baca juga: BREAKING NEWS - SAH, Mendagri Resmikan dan Lantik Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad

Baca juga: Profil Muhammad Musa’ad, Pj Gubernur Papua Barat Daya Pria Kelahiran Fakfak Punya Karier Lengkap

Ia mengungkapkan, ada beberapa hal yang mesti diwaspadai dari peresmian DOB Papua Barat Daya tersebut.

Menurut Agus Sumule, dengan adanya provinsi pemekaran dari Papua Barat itu, telah membuka pintu masuk selebar-lebarnya bagi arus migrasi.

"Kedepannya hati-hati dengan arus migran," kata Dosen Ilmu Kependudukan Fakultas Pertanian Faperta Unipa itu saat ditemui TribunPapuaBarat.com, di Manokwari.

Hal itu ia utarakan berdasarkan penelitian demografis yang dilakukannya di Papua dan Papua Barat pada 2021-2022.

Tahun lalu, sebanyak 407.546 warga Papua usia sekolah yang tidak bersekolah.

Angka tersebut, ucap dia, meningkat pada 2022 menjadi 600-an ribu.

Baca juga: Muhammad Musa’ad Resmi Jadi Pj Papua Barat Daya, Mendagri: Peresmian pada Jumat, Semoga Petanda Baik

Di Papua Barat, hasil penelitiannya pada tahun ini menyingkap ada 68.988 anak yang belum bersekolah tersebar di 12 kabupaten dan satu kota.

Daerah dengan jumlah anak yang tidak bersekolah tertinggi dipegang oleh Kabupaten Manokwari yang mencapai 12.204 anak.

"Nah, kalau ada pembukaan industri besar-besaran di Papua Barat dan Papua Barat Daya, bagaimana mau ambil tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP), ujung-ujungnya ambil tenaga dari luar (migran)," bebernya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved