Provinsi Papua Barat Daya
Pemekaran di Tanah Papua, Ini Tantangan Utama Papua Barat Daya dan Papua Barat Menurut Dosen Unipa
Namun, ada tantangan ke depan dampak dari pemekaran di Tanah Papua, tidak hanya bagi DOB Papua Barat Daya, namun juga provinsi induk Papua Barat
Penulis: Kresensia Kurniawati Mala Pasa | Editor: Haryanto
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya secara resmi terhitung sebagai provinsi ke-38 di Republik Indonesia, pada Jumat (9/12/2022).
Setelah peresmian dan pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di Sasana Bhakti Praja Gedung Lantai 3 Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7, Jakarta Pusat, sekira pukul 13.30 WIB.
Aliran ucapan selamat berdatangan dari semua lapisan masyarakat.
Namun, ada tantangan ke depan dampak dari pemekaran di Tanah Papua, tidak hanya bagi DOB Papua Barat Daya, namun juga provinsi induk Papua Barat.
Tantangan itu disampaikan akademisi Universitas Papua (Unipa), Agus Sumule.
Baca juga: BREAKING NEWS - SAH, Mendagri Resmikan dan Lantik Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad
Baca juga: Profil Muhammad Musa’ad, Pj Gubernur Papua Barat Daya Pria Kelahiran Fakfak Punya Karier Lengkap
Ia mengungkapkan, ada beberapa hal yang mesti diwaspadai dari peresmian DOB Papua Barat Daya tersebut.
Menurut Agus Sumule, dengan adanya provinsi pemekaran dari Papua Barat itu, telah membuka pintu masuk selebar-lebarnya bagi arus migrasi.
"Kedepannya hati-hati dengan arus migran," kata Dosen Ilmu Kependudukan Fakultas Pertanian Faperta Unipa itu saat ditemui TribunPapuaBarat.com, di Manokwari.
Hal itu ia utarakan berdasarkan penelitian demografis yang dilakukannya di Papua dan Papua Barat pada 2021-2022.
Tahun lalu, sebanyak 407.546 warga Papua usia sekolah yang tidak bersekolah.
Angka tersebut, ucap dia, meningkat pada 2022 menjadi 600-an ribu.
Di Papua Barat, hasil penelitiannya pada tahun ini menyingkap ada 68.988 anak yang belum bersekolah tersebar di 12 kabupaten dan satu kota.
Daerah dengan jumlah anak yang tidak bersekolah tertinggi dipegang oleh Kabupaten Manokwari yang mencapai 12.204 anak.
"Nah, kalau ada pembukaan industri besar-besaran di Papua Barat dan Papua Barat Daya, bagaimana mau ambil tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP), ujung-ujungnya ambil tenaga dari luar (migran)," bebernya.
| Kisah Nelayan Sorong Peduli Pendidikan 10 Anaknya, Semuanya Sekolah Satu Sudah Lulus Tentara |
|
|---|
| Tim Futsal Tentacle Kota Sorong Boyong Piala Dance Sangkek |
|
|---|
| Pj Sekda Papua Barat Sebut Manajemen Olahraga Belum Profesional, Gelontorkan Ratusan Miliar |
|
|---|
| Pj Bupati Maybrat Bersama Kemenko Perekonomian Buka Wacana Jalan Susumuk-Maskona Jadi PSN |
|
|---|
| Pemulangan Warga Eksodus, Pj Bupati Maybrat Duduk Bersama Pj Gubernur dan Pj Bupati/Wali Kota Sorong |
|
|---|
