Pj Gubernur PDB Tiba di Sorong

Program Kerja 100 Hari Pj Gubernur Papua Barat Daya, Termasuk Soal APBD 2023 dan Penempatan ASN

Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad memaparkan sembilan program kerja untuk 100 hari ke depan.

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Tarsisius M
TRIBUNPAPUABARAT.COM/PETRUS BOLLY LAMAK
PROGRAM KERJA: Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad, memaparkan sembilan program kerja untuk 100 hari ke depan, Jumat (16/12/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad memaparkan sembilan program kerja untuk 100 hari ke depan.

Pertama, konsolidasi internal dan eksternal, termasuk konsultasi dengan pemerintah di enam kota/kabupaten di Papua Barat Daya.

"Saya akan datangi. Saya tidak hanya mengundang bapak-bapak datang di sini, tetapi saya harus sampai ke tempat bapak-bapak," kata Muhammad Musa'ad dalam sambutannya di gedung Lambertus Jitmau, Jumat (16/12/2022).

Kedua, penataan regulasi, yakni penyusunan dan penetapan regulasi prioritas dan strategis nasional.

Ketiga, Peletakan dasar pembangunan. Penetapan RKPD dan APBD 2023, penyusunan RPD tahun 2024-2026, koordinasi penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW), pembentukan tim asistensi percepatan aktivasi penyelenggaraan pemerintahan Papua Barat Daya.

Baca juga: BREAKING NEWS - Hari Ini, Pj Gubernur Papua Barat Daya dan Pj Sekda Tiba di Sorong, Cek Agendanya

Keempat, penyiapan infrastruktur pemerintahan. Penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan, dan perencanaan pembangunan pusat perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.

Kelima, koordinasi peralihan personel, pembiayaan sarana dan prasarana, dan dokumen (P3D) dengan Papua Barat sebagai provinsi induk dan pemerintah kabupaten/kota.

Keenam, penataan organisasi dan kelembagaan yang efektif serta penyusunan Pergub struktur organisasi dan tata kerja.

Baca juga: Jumlah Kursi DPR Papua Barat Daya dan Pembagian Dapil Pemilu 2024, Kota Sorong 2 Dapil 16 Kursi

Ketujuh, manajemen ASN, yakni asemen dan pengisian struktur, dan penempatan aparatur sipil negara (ASN).

Kedelapan, persiapan pemilihan NRP dan DPRP (kursi pengangkatan). Pergub pemilihan, pembentukan pansel MRP, koordinasi pemilihan anggota DPRP (melalui pengangkatan OAP).

Kesembilan, fasilitasi pemilihan umum, yakni pembentukan KPU dan Bawaslu serta koordinasi penyiapan tahapan Pemilu 2024.  

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved