Kapolda Papua Barat Instruksikan Ditkrimsus Tuntaskan Kasus KONI: Tidak Pandang Bulu

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga bersikeras meminta jajaran Ditkrimsus agar menuntaskan dugaan korupsi KONI Papua Barat.

TribunPapuaBarat.com/Safwan Ashari
KASUS KORUPSI - Halaman depan Kantor KONI Papua Barat, di Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Rabu (21/12/2022). Kejaksaan Tinggi Papua Barat telah menerima SPDP dari Kepolisian soal dugaan korupsi dana hibah KONI Papua Barat. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga bersikeras meminta jajaran Ditkrimsus agar menuntaskan dugaan korupsi KONI Papua Barat.

Sebelumnya, Penyidik Ditkrimsus Polda Papua Barat tengah mengungkap dugaan korupsi dana hibah KONI Papua Barat sejak 2019, 2020 dan 2021 lalu.

"Yang kamu lihat bagaimana, pokoknya saya tidak kasi ampun mereka yang terlibat kasus hukum," tegas Daniel, kepada TribunPapuaBarat.com, Jumat (23/12/2022).

Baca juga: Ditkrimsus Kirim SPDP Dana Hibah KONI ke Kejati Papua Barat, Tersangka Korupsi Masih Misterius

 

Daniel mengaku, ketegasan ini tidak hanya sebatas di KONI Papua Barat, namun juga kasus korupsi lainnya.

"Mau kasus KONI atau apapun saya tidak pandang bulu, jika melanggar hukum maka langsung diproses," jelasnya.

Kirim SPDP KONI

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Hutagaol mengaku telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terkait dugaan tindak pidana korupsi kasus dana hibah KONI.

SPDP itu dikirim oleh penyidik di jajaran Ditkrimsus Polda Papua Barat kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

"SPDP itu terkait dugaan korupsi dana hibah KONI Papua Barat sejak 2019, 2020 dan 2021 lalu," ujar Juniman, kepada sejumlah awak media di Manokwari, Kamis (22/12/2022).

Surat SPDP itu hanya sebatas pemberitahuan bahwa telah dimulainya penyidikan terkait korupsi dana hibah KONI.

"Kalau di dalam SPDP itu memang tidak ada nama calon tersangka, karena itu masih sebatas pemberitahuan," tuturnya.

Pasalnya, penyidik Ditkrimsus Polda Papua Barat hingga kini belum menentukan nama calon tersangka di dalam SPDP.

"Mereka hanya menyampaikan SPDP dan mereka belum menentukan siapa saja yang akan menjadi tersangka," ungkapnya.

Baca juga: Babak Baru Dugaan Korupsi KONI, Kejati Papua Barat: Polda Kirim SPDP

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved