TPNPB di Maybrat

Respons Komnas HAM soal TPNPB Ancam Agenda Kemanusiaan di Maybrat: Tidak Terlalu Penting

Kepala Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Ramandey angkat bicara soal ancaman TPNPB Kodap IV Sorong Raya mengancam keselamatan pekerja HAM.

Penulis: Safwan Ashari | Editor: Roifah Dzatu Azmah
(dok Komnas HAM)
KOMNAS HAM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papua dan Papua Barat bertemu pengungsi Maybrat di Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis (1/12/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap IV Sorong Raya menolak agenda kemanusiaan yang dilakukan oleh Komnas HAM di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Tak hanya itu, TPNPB Kodap IV Sorong Raya juga mengancam keselamatan pekerja HAM di Maybrat.

Mendengar hal itu, Kepala Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Ramandey angkat bicara soal ancaman itu.

Baca juga: TPNPB Klaim Kuasai Ibukota Maybrat, Kapolda Papua Barat: Mereka Turun Hanya Ambil Gambar

Frits mengatakan, sebagai kelompok pejuang semestinya harus mengedepankan pencapaian tujuan secara bermartabat.

"Mekanisme penyelesaian konflik yang diakui oleh PBB adalah dialog atau dikenal dengan perundingan," ujar Frits, kepada TribunPapuaBarat.com, Senin (26/12/2022).

Olehnya itu, dialog atau perundingan ini merupakan satu-satunya cara yang diakui mekanisme PBB untuk penyelesaian termasuk tujuan politik.

"Komnas HAM berkepentingan untuk menghindari jatuhnya korban di Papua akibat kekerasan," tuturnya.

Mekanisme dialog yang ditempuh oleh Komnas HAM bertujuan untuk menghindari jatuhnya korban dan mengakhiri kesengsaraan rakyat sipil.

"Olehnya itu Komnas HAM hanya menginisiasi untuk menghadirkan para pihak agar duduk berembuk," jelas Frits.

"Upaya ini juta telah mendapat atensi dari mekanisme Dewan HAM PBB."

"Saya punya keyakinan ini hanya soal komunikasi dan belum sampai kepasa tuan Arnoldus Yancen Kocu dan lainnya," ucapnya.

Baca juga: TPNPB Klaim Kuasai Ibukota Maybrat, Kapolda Papua Barat: Mereka Turun Hanya Ambil Gambar

Frits mengaku, sejumlah pimpinan gerakan telah memberikan dukungan terhadap upaya perundingan di Papua.

Oleh sebabnya, Frits meminta agar mekanisme ini harus ditangkap oleh Arnoldus Yancen Kocu dan kawan-kawan.

"Kalau mau berjuang untuk pembebasan orang Papua, maka mestinya dialog menjadi momentumnya," imbuhnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved