Kabinet Kerja Papua Barat Daya Terbentuk Akhir Januari, Pj Gubernur Kantongi 22 Nama Calon Pejabat

"Paling lambat, akhir Januari itu pemerintahan Papua Barat Daya sudah berjalan termasuk ASN," kata Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad

Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Tarsisius M
TRIBUNPAPUABARAT.COM/PETRUS BOLLY LAMAK
KABINET KERJA - Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad, saat sedang diwawancarai oleh awak media soal kabinet kerja provinsi Papua Barat Daya, Rabu (4/1/2023). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, SORONG - Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad, menyebut kabinet kerja provinsi terbungsu di Indonesia ini selesai terbentuk pada akhir Januari 2023.

Hal itu disampaikan Muhammad Musa'ad seusai membuka rapat kerja Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat Daya di Sorong, Rabu (4/1/2023).

"Paling lambat, akhir Januari itu pemerintahan Papua Barat Daya sudah berjalan termasuk ASN," katanya kepada awak media.

Dalam waktu dekat, ucapnya, sejumlah nama pejabat diberikan mandat untuk membentuk dan memimpin dinas dan badan di pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.

Ia sudah mengantongi sejumlah nama pejabat calon kepala dinas dan badan.

Baca juga: Papua Barat Daya Butuh Banyak ASN dari Kabupaten Kota, Pj Gubernur: Butuh Minimal 1.056 ASN

Ia mengaku mengantongi dan mempertimbangkan 22 nama calon pejabat atas usulan berbagai pihak.

"Januari ini, SK semua pelaksana tugas kepala-kepala dinas dan badan sudah diserahkan," ujarnya.

Jika mutasi ASN dari kabupaten/kota ke provinsi, anggaran dari masing-masing dinas selesai dibahas, pada awal Februari 2023, roda pemerintahan provinsi ke-38 di Indonesia itu sudah mulai berjalan.

“Kami akan menyerahkan SK Plt kepala dinas. Beberapa sudah kami  siapkan. Pada Januari ini, semua sudah harus selesai," kata Muhammad Musa'ad.

Semua itu, ucapnya, dipastikan dalam rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota se-Papua Barat Daya.

Baca juga: Pemerintah Pusat Suntik Dana Rp 2,8 Triliun ke Papua Barat Daya

"Pejabatnya selesai diangkat, anggarannya selesai dibahas, dokumen perencanaan selesai dibahas, supaya kita bisa mulai," katanya.

Sesuai rencana, ucapnya, pada minggu ketiga Januari 2023, semua persoalan itu hasil selesai dibahas.

Targetnya, pada awal Februari 2023, roda pemerintah provinsi Papua barat Daya mulai berjalan.(*)

 

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR
© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved