Target Tuntas Tahun Ini, Proyek Perluasan Bandara Rendani Manokwari Masih Tunggu Pembebasan Lahan

Disebutnya, lahan untuk perpanjangan landasan Bandara Rendani merupakan lahan pengadaan dari pemerintah dan berkaitan dengan hak ulayat.

Penulis: Marvin Raubaba | Editor: Tarsisius M
TRIBUNPAPUABARAT.COM/MARVIN RAUBABA
PEMBANGUNAN BANDARA - Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Rendani Manokwari Herman J Handoyo, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (4/01/2022). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Rendani Manokwari fokus pada perpanjangan landasan dan penambahan terminal Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat.

Kepala UPBU Kelas II Rendani Manokwari, Herman J Handoyo, menyebut proyek itu ditargetkan rampung pada tahun 2023.

"Baik itu perpanjangan landasan, listrik, bahkan box cover, kami target tahun ini selesai," kata Herman J Handoyo saat ditemui media, Jumat (6/01/2023).

Bila Pemkab Manokwari sudah menyiapkan lahan sesuai permintaan Bupati, UPBU akan menyiapkan anggaran untuk pengerjaan Bandara Rendani.

"Selama itu belum kelar, kami tetap akan terus koordinasi dengan pemerintah," kata Herman J Handoyo.

Baca juga: Bandara Rendani Manokwari Layani 1.600 Penumpang pada Puncak Mudik Nataru

Pembangunan hanggar, ucapnya, belum bisa untuk direalisasi.

Perluasan terminal penumpang, katanya, sudah pasti ada dalam program kerja UPBU Kelas II Rendani Manokwari di tahun 2023.

"Kami siap untuk support. Yang penting lahan sudah clear, kami akan mengerjakannya," kata Herman Handoyo.

Menurutnya, pembebasan lahan harus jadi fokus utama karena persoalan dampak sosial yang masih menjadi kendala bagi pembangunan Bandara Rendani.

Disebutnya, lahan untuk perpanjangan landasan Bandara Rendani merupakan lahan pengadaan dari pemerintah dan berkaitan dengan hak ulayat.

Baca juga: Perluasan Bandara Rendani, Pemda Manokwari Percepatan Pembebasan Lahan yang Dikuasai 390 KK

Lalu, lahan di sekitar Bandara Rendani memang miliki UPBU yang dibuktikan dengan sertifikat resmi, namun telah lama ditempati masyarakat.

"Bukan ganti rugi tapi biaya kerohiman, yang diatur dalam perpres nomor 62 terkait dengan dampak sosial masyarakat, melalui kewenangan pemerintah daerah," ujar Herman Handoyo.

Secara umum, ucapnya, UPBU telah siap untuk membangun Bandara Rendani, tapi tinggal menunggu proses pembebasan lahan dan antisipasi dampak sosial dari pemerintah.

Ia berharap pembangunan itu  bisa segera demi wajah baru Bandara Rendani untuk perkembangan Kabupaten Manokwari. (*)

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved