Kanwil Kemenkumham Papua Barat

Ke Ditjenpas, Kakanwil Papua Barat Bahas Penguatan Tusi PK dalam Penerapan Restorative Justice

Menurut Taufiqurrakhman, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran untuk membantu penyidik, jaksa, dan hakim dalam memperlancar Restorative Justice

Editor: Tarsisius M
Kanwil Kemenkumham Papua Barat
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman, didampingi Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, Jevius J Siathen, melakukan kunjungan kerja pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kamis (12/01/2023). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman, didampingi Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, Jevius J Siathen, melakukan kunjungan kerja pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kamis (12/01/2023).

Dalam lawatannya, Kakanwil bertemu langsung dengan Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Pujo Harinto.

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka koordinasi dan konsultasi penguatan tugas pokok dan fungsi jajaran Divisi Pemasyarakatan Kanwil Papua Barat, khususnya tentang Penguatan Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Penerapan Restorative Justice.

Pembahasan tersebut sebagai tindak lanjut implementasi jangka menengah dan panjang dari proyek perubahan tentang Strategi Kolaboratif Sebagai Upaya Optimalisasi Restorative Justice Dalam Rangka Penegakan Hukum.

Dirbimkemas sangat menyambut baik kunjungan Kakanwil Papua Barat beserta jajaran.

Baca juga: 11 Pejabat Kanwil Kemenkumham Papua Barat Dilantik, Taufiqurrakhman: Kita Pelayan Publik

Menurut Taufiqurrakhman, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran untuk membantu penyidik, jaksa, dan hakim dalam mempermudah dan memperlancar Restorative Justice.

Hal itu tidak hanya bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tapi juga bagi pelaku dewasa pada tahap pra ajudikasi dan ajudikasi dengan menyajikan data yang akurat dalam rupa penelitian kemasyarakatan (Litmas).

PK juga melakukan assesment risiko residivis untuk menilai tingkat pengulangan tindak pidana, melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan dalam proses Restorative Justice.

Penerapan Restorative Justice juga dinilai dapat menjadi satu di antara solusi dalam permasalahan overcrowding (kelebihan penghuni) di Lapas atau Rutan di Indonesia.

Baca juga: Kemenkumham Papua Usulkan 1.290 Narapidana Terima Remisi Khusus Natal 2022, Lapas Abepura Terbanyak

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved