Pj Bupati Bernhard Bahas Tapal Batas Maybrat dengan Sorong dan Sorsel di Kemendagri

Kunker Pj Bupati Maybrat diterima langsung Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal di ruang kerjanya, Jumat (13/01/2023) kemarin.

Penulis: redaksi | Editor: Haryanto
IST/HUMAS PEMKAB MAYBRAT
DISKUSI - Penjabat (Pj) Bupati Maybrat, Bernhard E Rondonuwu berdiskusi dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal terkait tapal batas, Jumat (13/01/2023) kemarin. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MAYBRAT - Penjabat (Pj) Bupati Maybrat, Bernhard E Rondonuwu melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kunker Pj Bupati Maybrat diterima langsung Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal di ruang kerjanya, Jumat (13/01/2023) kemarin.

“Pada pertemuan saya dengan Pak Dirjen, kita membahas tentang tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Maybrat,” jelas Pj Bupati Bernhard, kepada TribunPapuaBarat.com, Sabtu (14/01/2023).

Baca juga: Pj Bupati Bernhard Kunker ke Mabes TNI AD Kolaborasi Ciptakan Keamanan di Maybrat Papua Barat Daya

Dijelaskan, acuan tapal batas kedua wilayah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong.

“Aturan itu sudah disahkan, dan sudah dibahas tentang batas-batas antar daerah. Pemda akan melakukan verifikasi atau pengecheckan ulang tapal batas antara Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Sorong,” jelas Bernhard E Rondonuwu.

Baca juga: TNI/Polri dan Pemerintah Solid Ciptakan Keamanan dan Terus Tingkatkan Kesejahteraan di Maybrat

Tidak hanya dengan Kabupaten Sorong, dirinya juga membahas tapal batas antara Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel).

“Itu terutama di pintu gerbang Sehu, Distrik Ayamaru Barat. Ada tiga kampung yang sudah di luar batas wilayah, dan masuk wilayah administrasi Kabupaten Sorong Selatan,” ungkapnya.

Terkait itu dijelaskan, akan dilakukan klarifikasi ulang dengan difasilitasi oleh Ditjen Administrasi Wilayah (Adwil) Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri.

Pembahasan tapal batas lain dikatakan, terkait dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintah Daerah, dan Pulau sesuai Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.

“Aturan itu menyangkut beberapa wilayah, terutama distrik dan kampung di wilayah Aifat Timur Raya,” jelasnya.

“Pemkab Maybrat akan melakukan verifikasi ulang tentang jumlah penduduk, data penduduk kampung, dan peta sebaran penduduk,” imbuhnya.

Baca juga: Pemkab Maybrat Minta Kapolri dan Panglima TNI Tebalkan Personel, Pj Bupati: Itu Permintaan Rakyat

Sebagai tindaklanjut, dijelaskan, Pj Bupati Maybrat juga akan memohon bantuan kepada Dirjen Bina Adwil Kemedagri serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Kita akan minta bantuan secara tertulis untuk membantu menggambar/update serta mengupload ulang luas wilayah serta peta wilayah di Kabupaten Maybrat,” imbuhnya.

(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved