Soal Kemenag Usulkan Kenaikan Biaya Haji, Luksen Jems Mayor: Tak Ada Niat Susahkan Calon Jemaah Haji

"Usulan tersebut belum final karena masih akan dibahas bersama Komisi VIII DPR RI," kata Kakanwil Kemenag Papua Barat, Luksen Jems Mayor

Penulis: redaksi | Editor: Tarsisius M
TribunPapuaBarat.com
ILUSTRASI JEMAAH HAJI - Para calon jemaah haji di Papua Barat diminta tetap tenang dan bersabar menyusul adanya pembahasan kenaikan biaya haji menjadi Rp 69 juta. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM – Para calon jemaah haji di Papua Barat diminta tetap tenang dan bersabar menyusul adanya pembahasan kenaikan biaya haji menjadi Rp 69 juta.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Papua Barat, Luksen Jems Mayor, mengatakan angka itu belum final.

Usulan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 itu berasal dari Kementerian Agama (Kemenag).

"Usulan tersebut belum final karena masih akan dibahas bersama Komisi VIII DPR RI," kata Luksen Jems Mayor melalui rilis pada Rabu (25/01/2023).

Menurut dia, usulan Kemenag ke DPR RI sudah mempertimbangkan banyak hal yang memenuhi prinsip keadilan untuk calon jemaah haji.

Baca juga: Partai Ummat Papua Barat Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji, Jemmy Morin: Harus Dievaluasi

"Tak sedikit pun pemerintah berniat untuk menyusahkan apalagi merugikan, sebaliknya merencanakan kesejahteraan calon jemaah haji," ujar Luksen Jems Mayor.

Ia berharap warga mempercayakan kepada pemerintah dan DPR RI untuk membahas persoalan itu.

"Tugas kita adalah berdoa, bersabar, dan memberikan kesempatan untuk pemerintah dan DPR bekerja dan memutuskan yang terbaik demi pelayanan yang lebih baik bagi jemaah haji," katanya.

Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggara Haji Kanwil Kemenag Papua Barat, H Aziz Hagemur, mengimbaukan hal serupa.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, menyebut, untuk BPIH 2023, Kemenag mengusulkan kenaikan pada biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) menjadi 70 persen dan 30 persen nilai manfaat.

Baca juga: Kenaikan Biaya Haji 2023 Belum Final, Komisi VIII: Masih Mungkin Alami Perubahan

Dikutip dari Tribunnews.com, pada BPIH 2022, Bipih berkisar 41 persen, sedangkan nilai manfaat 59 persen.

Hilman Latief mengatakan Kemenag masih berkoordinasi dengan DPR dan pihak-pihak terkait tentang biaya proporsional itu.

KANWIL KEMENAG - Luksen Jems Mayor, Kakanwil Kemenag Papua Barat, saat ditemui di ruang kerjanya di Manokwari, Papua Barat, Senin (28/11/2022).
KANWIL KEMENAG - Luksen Jems Mayor, Kakanwil Kemenag Papua Barat, saat ditemui di ruang kerjanya di Manokwari, Papua Barat, Senin (28/11/2022). (TRIBUNPAPUABARAT.COM/KRESENSIA KURNIAWATI MALA PASA)

Menurutnya, Arab Saudi telah menaikkan biaya haji sejak 2022.

Usulan kenaikan karena komponen biaya haji tak hanya terdiri dari paket layanan haji.

Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah ke DPR mencakup sederet layanan di antaranya akomodasi, konsumsi, transportasi selama di Arab Saudi (baik di Jeddah, Mekkah, maupun Madinah).

Penyusunan usulan biaya haji Indonesia itu juga memperhatikan komponen kurs dollar dan kurs riyal.

Asumsi yang digunakan adalah Rp 15.300 untuk kurs 1 dolar Amerika dan Rp 4.080 untuk kurs 1 riyal Arab Saudi.

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved