Di Forum Bali Process, Menkumham Dorong Upaya Kolektif untuk Menangani Perdagangan Manusia

TRIBUNPAPUABARAT.COM, ADELAIDE - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, mengatakan pemanfaatan teknologi penting untuk mengatasi masalah perdagangan manusia.

"Memperkuat keterlibatan berbagai teknologi dan platform digital dapat mengurangi risiko perdagangan manusia di ruang online," ujar Menkumham di acara Bali Process Government dan Bussiness Forum di Adelaide, Australia, Kamis (09/02/2023).

Forum itu merupakan rangkaian dari The 8th Bali Process Ministerial Conference.

Dalam implementasi pemanfaatan teknologi yang maksimal, ucapnya, diperlukan komunikasi yang kuat antara pembuat platform, pembuat kebijakan, dan penegak hukum.

Karena itu, Yasonna Laoly mendorong upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk swasta, untuk menanggulangi masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang.

Baca juga: Audiensi dengan Kemenkumham Papua Barat, Pemda Kaimana Dorong Hak Paten Makanan dan Minuman

Beberapa bentuk perdagangan manusia itu, ucapnya, antara lain kerja paksa, perbudakan modern, eksploitasi anak, dan praktik bisnis yang etis.

Ia mengatakan Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia.

Di antaranya adalah KUHP baru dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu UU Cipta Kerja).

Ketua Delegasi Indonesia dalam forum tersebut berharap produk aturan itu bakal secara positif mendukung usaha dan perlindungan tenaga kerja.

Yasonna juga mengatakan pemerintah Indonesia, khususnya Kemenkumham berkomitmen menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor asing.

Baca juga: Tangani Pekerja Asing, Kanwil Kemenkumham Papua Barat Pererat Kerja Sama dengan Sejumlah Lembaga

Antara lain berbentuk reformasi hukum demi meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, termasuk reformasi di bidang keimigrasian

“Kemudahan berbisnis di Indonesia didukung penyederhanaan kebijakan keimigrasian dan layanan keimigrasian secara online."

"Orang asing sekarang bisa mendapatkan visa untuk tinggal di Indonesia di bawah kebijakan rumah kedua,” ujar Yasonna Laoly.

Kemenkumham juga meluncurkan aplikasi digital untuk pendirian perusahaan perorangan (PT Perseorangan) untuk memfasilitasi usaha mikro dan kecil sebagai badan hukum.

Ada juga penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing melalui layanan Apostille.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Papua Barat dan Pemkab Kaimana Audiensi Bahas Soal Hak Intelektual