Kamis, 23 April 2026

Bupati Maybrat Tegaskan Tak Antikritik, Perintahkan Transparan Cetak Baliho Dana Kampung dan Distrik

Pj Bupati Maybrat, Bernhard E Rondonuwu menegaskan komitmennya untuk transparan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Tayang:
Editor: Haryanto
zoom-inlihat foto Bupati Maybrat Tegaskan Tak Antikritik, Perintahkan Transparan Cetak Baliho Dana Kampung dan Distrik
TRIBUNPAPUABARAT.COM/HUMAS MAYBRAT
DENGAR - Pj Bupati Maybrat, Bernhard E Rondonuwu mendengarkan penjelasan kepala distrik saat melakukan kunjungan kerja di Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (28/2/2023). 

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Pj Bupati Maybrat, Bernhard E Rondonuwu menegaskan komitmennya untuk transparan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Iapun mempersilakan masyarakat untuk tidak takut mengkritik, dan memberikan masukan atas kinerja jajarannya hingga ke kampung-kampung.

“Di era sekarang yang terbuka ini, saya maupun jajaran mau dikritik, tidak jadi masalah,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (28/2/2023).

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Kunjungi Aifat Utara, Dengar Keluhan Warga Soal Pemakaian Dana Kampung

Bupati Bernhard menilai, setiap kritik, masukan dan saran dari masyarakat harus diterima.

Tujuannya, dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kinerja kita memberikan pelayanan kepada masyarakat sangatlah kurang, dan masukan itu menjadi acuan untuk memperbaiki pelayanan yang belum terlaksana dengan baik dan benar sesuai prosedur,” katanya.

Baca juga: Bernhard Rondonuwu Paparkan Hasil Kerja 6 Bulan Jadi Pj Bupati Maybrat pada Penilai Itjen Kemendagri

Maka dari itu, ia menegaskan komitmennya untuk lebih terbuka dan transparan pada 2023.

Termasuk, dirinya telah memerintahkan di setiap kampung untuk mencetak baliho dana kampung pada 2023.

Baliho-baliho itu harus dipasang di depan kantor desa sebagai bentuk transparansi dana desa.

“Tahun 2023 anggaran harus transparan. Saya perintahkan untuk cetak di baliho dengan jumlah anggaran, taruh di kantor,” tegasnya.

“Itu agar warga masyarakat tahu terutama di distrik, dan di setiap kantor kampung harus ada di depan kantor. Masyarakat tahu berapa anggaran yang akan digunakan untuk distrik dan di kampung,” imbuhnya.

(*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved