Bupati Hermus Indou Pimpin Rapat Rutin, Empat Hal Dibahas, Satu Diantaranya Eks Kantor Gubernur

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Bupati Manokwari, Hermus Indou, memimpin rapat rutin bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Sasana Karya, Senin (5/6/2023).

Rapat itu membahas empat hal. Satu diantaranya, bekas kantor Gubernur Papua Barat dan Kantor DPR Papua Barat.

Hermus Indou kepada wartawan usai rapat mengatakan, pembahasan diawali dengan langkah penertiban bangunan liar.

Baca juga: Bupati Hermus Indou: Pemkab Manokwari Berupaya Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Baca juga: Pemkab Manokwari Bakal Identifikasi Ulang Potensi PAD, Khususnya Perda Retribusi Sampah

Penertiban bangunan liar itu disebutnya terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum selesai.

"Semoga RTRW secepatnya terselesaikan dan kita bisa masuk pada tahap penyusunan beberapa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)," kata Hermus Indou.

RDTR itu mencakup Kota Manokwari dan Daratan Wapramasi serta Pulau Mansinam dan Gunung Meja.

Pembahasan kedua mencakup pemanfaatan eks Kantor Gubernur Papua Barat serta Kantor DPR Papua Barat.

Kedua aset itu dinilai belum termanfaatkan sampai kini.

Rencananya, di lokasi itu akan dibangun Taman Wisata Kuliner. Nantinya mewadahi seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ketiga pihaknya membahas langkah percepatan penurunan stunting. Pembahasan dilakukan mengingat sudah ada Pencanangan Kebijakan Intervensi Percepatan Penurunan Stunting oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Jumat (3/6/2023) lalu.

Pembahasan itu dilakukan agar Pemkab Manokwari memiliki langkah cepat dan terintegrasi antar OPD.

Terakhir, pihaknya membahas rencana pengembangan sejumlah pariwisata prioritas di Manokwari.

Hermus Indou mencontohkan beberapa pariwisata yang ada di Manokwari yakni Pantai Pasir Putih, Pasirido, Pantai Bakaro, Pantai Petrus Kaviar dan Pantai Kaironi serta Pantai Sidey.

"Termasuk pengembangan agrowisata di Mokwam dan di dataran Wapramasi," sebut Hermus Indou.

Di luar itu, ia menyebut ada juga pembahasan sejumlah produk hukum untuk menunjang percepatan pembangunan di Manokwari.