Berita Kaimana
Angka Prevalensi Stunting di Kaimana Menurun, Hasbulla Furuada: Target Kita Zero Kasus
Namun dirinya menyadari, membutuhkan kerja sama berbagai pihak sehingga Kaimana bisa mewujudkan target zero kasus.
Penulis: Arfat Jempot | Editor: Libertus Manik Allo
TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA – Wakil Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada rapat Bersama Tim Satgas penanganan stunting di Ruang Rapat Kantor Bupati Kaimana, Kamis (7/9/2023).
Dalam rapat tersebut Wabup Hasbulla Furuada mengatakan, jika Pemkab Kaimana terus berupaya untuk percepatan penanganan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Lanjut dia, Pemda Kaimana perlahan telah menunjukkan komitmennya untuk terus menekan angka stunting ini.
Baca juga: Kapolres Teluk Bintuni Tinjau Dapur Umum Stunting di Balai Kampung SP 5 Argosigemerai
Baca juga: Kabupaten Manokwari Juara Satu Penurunan Prevalensi Stunting se-Papua Barat
Namun dirinya menyadari, membutuhkan kerja sama berbagai pihak sehingga Kaimana bisa mewujudkan target zero kasus.
Berdasarkan jumlah total kasus stunting, angka prevalensi stunting di Kaimana mulai menurun.
Pada Juni lalu, kasus stunting berjumlah 271 sementara Juli, 255.
"Ada pengurangan 16 kasus. Jadi totalnya tinggal 255 kasus," ungkap Hasbulla dalam keterangan tertulis yang diterima TribunPapuabarat.com, Jumat (8/9/2023) siang.
Dalam rapat itu, Tim Satgas dan pemda Kaimana juga mendiskusikan permasalahan yang masih dihadapi. Seperti belum terintegrasinya sistem perencanaan di tingkat Provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kampung.
Begitu juga minimnya keterlibatan pelaku usaha, organisasi, serta profesi percepatan penurunan stunting.
Serta terbatasnya kapasitas penyelenggara program pada OPD seperti kader posyandu dan tenaga Kesehatan atau nakes.
“Saya kira, kita sudah tau akar permasalahannya sehingga kedepannya kita harus lebih optimal lagi dalam bertindak dalam upaya penanganannya berdasarkan poin-poin solusi, yang dihasilkan dalam rapat ini," tuturnya.
Ia menambahkan, Pemprov Papua Barat berikan bantuan kepada Pemkab Kaimana, berupa bantuan anggaran kepada orang tua asuh sebesar Rp 40 juta.
Selain pemprov, ada juga bantuan bahan makanan bergizi dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) dan Dinas Pemberdayaan Peremupan, Perlindungan Anak (P3A) sebanyak 50 paket.
"Ada juga paket sembako dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Papua Barat," pungkasnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.