Polres Teluk Bintuni Apel Pasukan Operasi Mantap Brata: Berharap Pemilu 2024 Lancar dan Aman

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Polres Teluk Bintuni apel pasukan operasi mantap brata 2023-2024, Selasa (17/10/2023) pagi.

Apel tersebut dipimpin Kapolres Teluk Bintuni AKBP Choiruddin Wachid, dan berlangsun di halaman Mapolres Teluk Bintuni.

AKBP Choiruddin Wachid mengatakan, apel pasukan operasi mantap brata 2023-2024, secara serentak di seluruh indonesia.

Baca juga: Pangdam XVIII/Kasuari Harap Tak Ada yang Ganggu Netralitas Anggota TNI Menjelang Pemilu 2024

Baca juga: Tingkatkan Partisipasi Pemilu 2024, KPU Papua Barat Gencar Sosialisasi ke Pemilih Pemula

Lanjut dia, apel ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 14 Febuari 2024 mendatang.

Sehingga, ia berharap pemilu 2024 dapat terselenggara dengan aman dan lancar.

"Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia,' katanya.

Lebih lanjut Choiruddin Wachid menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahwa, 2024 adalah momen politik yang sangat penting sekaligus pekerjaan besar menentukan masa depan bangsa dan negara.

"Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari, sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024," ungkapnya.

Sementara personel yang terlibat dalam operasi ini berjumlah 261.695, dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengamankan seluruh tahapan pemilu.

"Polri menyiapkan 2.000 brimob power on hand Kapolri, serta 8.500 dalmas nusantara yang siap di mobilisasi ke seluruh wilayah Indonesia," bebernya.

Ia menjelaskan, hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Serta ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas kamtibmas pada pemilu 2024.

Ia menambahakan, berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) Bawaslu, terdapat 5 provinsi dan 85 kabupaten/kota berkategori kerawanan tinggi.

"Khusus daerah rawan bencana alam harus mengkoordinasikan dengan TNI, BNPB, BMKG, BASARNAS dan Stakeholder, guna bencana dapat Dimitigasi untuk kelancaran Pemilu 2024," pungkasnya.

(*)