LUAR BIASA, Pemkab Kaimana Jadi Kabupaten Pertama yang Punya Perbub Merdeka Belajar

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Untuk menunjukan komitmen dan kesungguhan dalam upaya membangun manusia di Kaimana yang unggul, berdaya saing dan kreatif, Bupati Kaimana Freddy Thie menandatangani, Peraturan Bupati (Perbup) no 47 tahun 2023, Sabtu (28/10/2023) lalu.

Peraturan tersebut tentang pelaksanaan sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, perencanaan Berbasis dta dan Sekolah sehat pada satuan pendidikan di Kabupaten Kaimana.

Hal ini sejalan dengan Visi Misi Bupati Kabupaten Kaimana yaitu mengoptimalkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: Bupati Freddy Thie Sebut Pemkab Kaimana Serius Atasi Penyakit Kaki Gajah

Baca juga: Pemkab Kaimana Anggarkan Rp 14 Miliar Untuk Hibah Keagamaan dan Bansos

Bupati mengatakan kebijakan Pemkab Kaimana untuk menggratiskan pendidikan 12 tahun dan ditunjang dengan fasilitas, berupa seragam sekolah dan juga beasiswa untuk anak-anak Kaimana yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Ia berharap, melalui perbup ini membuat para orang tua terutama mereka yang berasal dari suku-suku asli di di Kaimana tidak lagi terbeban dengan biaya pendidikan buah hatinya.

"Tidak ada lagi keluhan dan kisah sedih anak asli Kaimana putus sekolah karena tidak punya biaya,”ujar Freddy Thie dalam keterangan tertulis yang diterima TribunPapuabarat.com, Senin (30/10/2023).

Bupati berharap agar dinas Pendidikan, pemuda dan olah raga Kabupaten Kaimana berkomitmen dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang telah tertuang dalam Perbub tersebut.

“Diharapkan dinas juga mampu menerapkan target-target real yang harus dicapai tiap tahun agar bisa menjadikan generasi muda kaimana unggul dan berdaya saing kedepan,” ujarnya.

Merespon tantangan Bupati, Sekertaris Dinas Pendidikan, Yulius Nanay mengatakan jika pihaknya siap untuk melaksanakan Peraturan Bupati tersebut dengan sungguh-sungguh.

Sementara Plh Kasubag Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat, Yustus Awoitauw mengatakan pada prinsipnya BPMP Papua Barat sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan siap mendukung dan mendorong program pendidikan di Papua Barat Dan Papua Barat Daya.

"Hari ini kita mungkin masih mendapatkan nilai merah dalam raport pendidik. tapi saya yakin ketika kita semua bersama-sama bergerak maka kita akan dapat mengatasi persoalan tersebut” ujarnya.

Lebih lanjut Awoitauw mengungkapkan, bahwa pihaknya sangat mengaprisiasi kerja keras Bupati Kaimana dan jajaran dalam hal ini Dinas Pendidikan, sehingga Kabupaten Kaimana berhasil menjadi kabupaten pertama yang memiliki Peraturan Bupati yang mendukung program Kementerian Pendidikan.

(*)