Kanwil Kemenkumham Papua Barat
Pemerintah Luncurkan Perpres Stranas BHAM, Panduan Sektor Bisnis Ramah HAM
Yasonna Laoly menyebut peluncuran Stranas BHAM adalah awal dari jalan panjang pemerintah untuk memajukan penghormatan HAM dalam konteks dunia bisnis.
lihat foto
Menurutnya, Stranas BHAM adalah komitmen pemerintah untuk menciptakan dunia bisnis yang ramah HAM.
Baca juga: Kepala BPHN Kemenkumham Respons Kasus 85 Kepala Desa Diduga Ikut Kelola Dana Bantuan Hukum
Penghormatan HAM, ucapnya, akan meningkatkan daya saing sektor bisnis Indonesia di level global.
Ia menyatakan dokumen Stranas BHAM disusun berdasarkan prinsip non diskriminatif, kesetaraan, partisipasi, akuntabel, dan keterbukaan.
"Perpres ini meningkatkan daya saing sektor bisnis Indonesia yang ramah HAM sehingga menjadi daya tarik bagi investor dan konsumen global," ujar Mahfud MD.
Ia mengajak semua pihak berkomitmen untuk mewujudkan bisnis yang ramah HAM dan pelayanan publik berbasis HAM di Indonesia.
Bersamaan dengan agenda peluncuran Stranas BHAM, Kemenkumham menyerahkan penghargaan kepada 11 satuan kerja Kemenkumham.
Mereka adalah peraih nilai tertinggi dalam implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM dan peluncuran aplikasi SIPHAM.
| Peringatan ke-75 Hari HAM, Yassona Laoly: Perangi Diskriminasi dan Intoleransi |
|
|---|
| Kemenkumham Dapat Penghargaan Anindhita Wistara Data dari BPS |
|
|---|
| Gelar Sosialiasi Antikorupsi, Kemenkumham Papua Barat: Korupsi Ancaman Kemanusiaan |
|
|---|
| Kepala BPHN Kemenkumham Respons Kasus 85 Kepala Desa Diduga Ikut Kelola Dana Bantuan Hukum |
|
|---|
| Sesi Tahunan AALCO ke-61 di Bali akan Bahas Isu Hukum Asia dan Afrika |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.