Deflisen Pahala Minta KPK Periksa Label Kewajaran Keuangan di Seluruh Pemda

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (BEM-STIH) Caritas Papua, Deflisen Pahala acungkan dua jempol kepada tim KPK yang berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Pj Bupati Sorong beserta pimpinan BPK Papua Barat pada, Minggu (12/11/2023) malam.

"Patut diberi dua jempol, karena OTT KPK ini pertama kali dalam sejarah Provinsi induk (Papua Barat), sekaligus sarapan pagi yang sehat untuk Papua Barat Daya (provinsi pemekaran)," kata Deflisen, kepada TribunPapuaBarat.Com, Rabu (15/11/2023).

Menurutnya, pengungkapan dugaan suap yang melibatkan pihak penyelenggara dan auditor keuangan negara, sebagai pintu masuk KPK untuk mengupas tuntas dugaan jual-beli temuan di lingkungan elit birokrat.

Baca juga: Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso Kena OTT KPK, Ali Fikri: Sejumlah Pejabat Ikut Diamankan

Baca juga: Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK Segel Ruang Kerja Kepala Kantor BPK Papua Barat

Deflisen lalu mengulas tentang dugaan praktik jual-beli temuan yang sempat menjadi perbincangan hangat di sejumlah diskusi pemuda dan mahasiswa di Papua Barat.

"Dalam diskusi-diskusi, kita sudah sering dengar adanya istilah "antar koper pasti jalannya mulus", istilah ini muncul jika ada potensi (temuan) audit," ungkapnya.

Bahkan, lanjut Deflisen, istilah yang sama juga lazim didengar untuk pihak penyelenggara negara yang ingin mencapai predikat kewajaran dalam laporan keuangan daerah.

"Kami pikir ini hanyalah sebuah opini liar, tapi nyata sebagai sebuah praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Papua Barat," ujarnya.

Ia menuturkan, bahwa dengan kenyataan yang sudah terungkap di mata hukum, tentu akan menggiring opini masyarakat tentang potensi gratifikasi (suap) dalam setiap pelabelan laporan keuangan.

"OTT Pj Bupati Sorong adalah pintu masuk, dan kami meminta penyidik KPK agar melakukan pengembangan ke seluruh daerah yang berada dibawah kewenangan BPK Papua Barat," pintanya.

Ia juga menyoroti kinerja BPK perwakilan Papua Barat yang kurang mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik, dalam melaksanakan tugasnya di Papua Barat.

"Kami menilai BPK Papua Barat tidak transparan dari segi keterbukaan informasi publik. Karena itu, kami meminta oknum pimpinan dan pegawai BPK yang terlibat harus bertanggungjawab secara institusional dan moral dalam kejahatan korupsi di tanah Papua," pungkasnya.

(*)