DPRD Segera Surati Pemkab Fakfak Soal Pembayaran TPP Guru

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fakfak Papua Barat segera akan menyurati pemerintah kabupaten (Pemkab) terkait percepatan penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para guru di berbagai jenjang pendidikan. 

Itu disampaikan salah satu anggota DPRD Fakfak, M Rusdy Farukh mewakili 20 anggota DPRD Fakfak di hadapan para guru yang menduduki Kantor DPRD Fakfak dikutip TribunPapuaBarat.com, Senin (9/9/2024).

"Kami pada prinsipnya menyatakan dukungan terhadap perjuangan para bapak ibu guru terkait TPP ini," tuturnya.

Baca juga: Guru di Fakfak Rencana Geruduk Kantor DPRD Tuntut TPP, Para Murid Terancam Terlantar

Baca juga: Tuntut Kejelasan TPP, Ratusan Guru Padati Kantor DPRD Kabupaten Fakfak Papua Barat

Dikatakannya pula, nasib para guru tentu sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup). 

"Kami sedang berkoordinasi dengan Pemda dan menyurati Bupati untuk membahasnya secara bersama," ucapnya. 

Dalam kesempatan itu, perwakilan dari PGRI juga diterima oleh tiga anggota DPRD Fakfak, yakni M Rusdy Farukh, Anton Ubra, dan Wilson Sonny Hegemur, untuk membahas tuntutan tersebut.

Ketua PGRI Kabupaten Fakfak, Amin Jabir Suery usai melangsungkan pertemuan dengan anggota DPRD, menjelaskan bahwa DPRD Fakfak telah menyurati Pemda secara resmi dan berkoordinasi untuk mempercepat penyelesaian masalah ini. 

"Kami berharap agar tidak berlama-lama, kalau bisa besok lagi sudah ada pertemuan," harapnya. 

Pihaknya juga menekankan soal aksi para guru bukanlah bentuk pengabaian terhadap anak didik. 

"Kami tidak pernah berniat meninggalkan anak-anak," tegasnya.

Meskipun saat ini meninggalkan kelas ataupun sekolah dan menuntut haknya, namun pihaknya tetap mengupayakan semaksimal mungkin agar nantinya permasalahan bisa segera selesai. 

"Ini adalah bentuk perjuangan kami untuk mendapatkan hak kami. Kami tidak meminta lebih," tegasnya kembali. 

Melalui pertemuan tersebut, pihaknya berharap penuh ada solusi cepat yang dihasilkan untuk menyelesaikan masalah pembayaran TPP. 

Hingga berita ini diturunkan, ratusan guru masih bertahan menduduki Kantor DPRD Fakfak sebagai bentuk protes. 

Aksi mereka rencananya akan berlanjut dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Tim TAPD dan Tim TPP Fakfak.

(*)