Mohamad Heremba Ingatkan SANTUN Soal Kepala OPD Pemkab Fakfak

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Pemerhati Pembangunan Fakfak, Mohamad Heremba memberikan atensi kepada Bupati Samaun Dahlan dan wakilnya Donatus Nimbitkendik soal komposisi Kepala OPD di Kabinet SANTUN. 

Itu disampaikan Pemerhati Pembangunan Fakfak, Mohamad Heremba kepada TribunPapuaBarat.com di Fakfak Papua Barat, Rabu (26/2/2025). 

"Tentunya Bapak Samaun dan Bapak Donatus bukan orang baru di pemerintahan. Tentu bapak berdua bisa dan mampu melihat siapa-siapa yang layak dan lebih berkompeten menjabat OPD di lingkup Pemda Fakfak," jelasnya. 

Baca juga: Samaun Dahlan Ungkap Hasil Pemeriksaan Kesehatan, SANTUN Siap Dilantik

Baca juga: Jelang Ramadan 2025, Relawan Tikar Rasa dan SANTUN Membara Bersihkan 30 Masjid dan TPU di Fakfak 

Ia menyebutkan, keduanya (Samaun-Donatus) merupakan birokrat berpengalaman, karena satunya mantan Kepala Dinas PUPR2KP Fakfak dan satunya lagi mantan Kabid di Bappeda dan Wakil Bupati Fakfak pula sehingga budaya birokrat di Fakfak sudah sangat khatam. 

Ia menyebutkan, sebagai gambaran perlu melihat masalah yang muncul sebelumnya. Misalnya saja soal masalah dari aspek transportasi. 

"Kita di Fakfak selama ini kan terminal tidak difungsikan sehingga bagaimana mau menarik retribusi untuk mendongkrak APBD kalau terminal saja tidak beroperasi," katanya. 

Pihaknya juga menyambut niat baik dalam misi Bupati Fakfak, Samaun Dahlan untuk mendongkrak APBD Fakfak mencapai Rp 5 miliar. 

"Kemudian untuk mewujudkan visi dan misi SANTUN tentu harus dari pimpinan sampai bawahan atau dari hulu ke hilir bisa seiya dan sekata seperbuatan, supaya tercapai," tegas Mohamad Heremba. 

Mohamad Heremba menekankan pentingnya, penjabaran good governance, disiplin pegawai, serta transparansi yang diarahkan kepada kompetisi yang sehat di lingkup Pemda Fakfak. 

"Semua harus diberlakukan qpa, dari tingkatan staf, pegawai hingga kepala dinas apa yang menjadi misi tujuan masing-masing untuk dikerjakan, sehingga visi misi SANTUN bisa sepenuhnya cepat tercapai," katanya. 

Ia menyebutkan, perlu untuk direview ke belakang bagaimana kinerja dari masing-masing OPD di lingkup Pemda Fakfak selama ini. 

"Kami mencoba melihat berbagai persoalan yang selama ini terjadi pada ranah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKPSDM, Perhubungan, hingga Kepala Dinas Pertanian," rincinya. 

Ia menjelaskan, penting untuk mengetahui respon publik selama ini terkait progres pembangunan daerah. 

"Masyarakat selama ini hanya berfokus pada figur tetapi figur itu sebetulnya catatan programnya serta track record belum terlalu keliatan," tandasnya. 

Contoh kasus di ranah lingkup Dinas Perhubungan misalnya, Mohamad Heremba menilai pada sektor perhubungan darat bisa dilihat terminal angkutan kota tidak berfungsi. 

"Lalu dalam ranah lingkup Kepala Dinas Pertanian misalnya pengembangan tanaman hidroponik, peruntukannya harus lebih cocok di Bomberai dan Karas karena di dalam kota lapisan tanah tipis," tuturnya. 

Lanjutnya mengatakan, pendekatan hidroponik perlu dilakukan di Fakfak agar menekan ketergantungan pasokan dari luar. 

"Jadi kan ada 32 program SANTUN, di mana perangkat lunak salah satunya ada memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan contohnya harus menggunakan gpa untuk mengukur kinerja pegawai," jelasnya. 

Pihaknya juga membeberkan persoalan di BKPSDM Fakfak di mana, aturan yang turun dari pusat tidak dijelaskan secara baik, tuntas dan menyeluruh kepada masyarakat sehingga menimbulkan berbagai aksi kontra dari warga yang sebetulnya tidak memahami secara utuh informasi. 

"Kalau honorer ditambah sampai 3.000 lebih itu mau dibayar pakai duit dari mana, ini tentunya menjadi masalah mengapa Kepala Kepegawaian   tidak memberikan masukan atau saran kepada Bupati kala itu," ucapnya. 

Ia menekankan pula hal ini tidak boleh sampai terjadi pada masa pemerintahan SANTUN yang mengusung tagline perubahan. 

"Kemudian berlanjut ke Dinas Kesehatan, saya ada mendapatkan surat kaleng kalau ada masalah duit di mana dana yang peruntukannya untuk dana operasional namun dipakai oleh bendahara untuk bayar kegiatan dan program tahun lalu yang tertunda," katanya. 

Sehingga menurut hematnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak juga perlu menjadi catatan evaluasi dalam pemerintahan SANTUN karena tentunya ada dugaan penyalahgunaan dana operasional.

(*)