Kantor Pos Manokwari Sediakan 10 Gerai Pangan Murah Selama Ramadan, Berikut Lokasinya 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah bersama mitra BUMN Pangan menggelar operasi pasar (OP) pangan murah selama puasa Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1446 H tahun 2025.

Wilayah Maluku-Papua (Papua Barat) merupakan zona 3 (tiga) dalam OP pangan murah Ramadan yang menyediakan lima komoditas pangan melalui gerai PT Pos Indonesia di seluruh wilayah (zona 3). 

Kepala Kantor Pos Cabang Manokwari, Dominius H Pandiangan mengatakan, bahwa operasi pasar pangan murah wilayah Manokwari Raya akan disalurkan melalui 10 gerai.

Baca juga: Inspeksi Pasar, Satgas Pangan Polda Papua Barat Jamin Tak Ada Penimbunan Bapok Selama Ramadan

Baca juga: Dominius H Pandiyangan Imbau Penerima Manfaat Bansos Hadir Lebih Awal di Kantor Pos Manokwari

"Untuk wilayah Manokwari Raya, kami rencanakan buka 10 gerai pangan murah, itu tersebar di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak," ujarnya. 

Adapun lima komoditas pangan yang disediakan pada gerai pangan murah berupa beras SPHP, minyakita, bawang putih, gula konsumsi, dan daging kerbau beku.

"Pada prinsipnya gerai kami (PT Pos) sudah siap, dan saat ini masih menunggu suplai dari mitra BUMN Pangan yang bertanggung jawab atas lima komoditas tersebut," ujarnya menambahkan. 

Dikonfirmasi terpisah, Kasatgas Pangan Polda Papua Barat, Kombes Pol Sonny MN Tampubolon menyatakan bahwa operasi pasar pangan murah selama Ramadan 1446 H menjadi salah satu atensi pengawasan.

"Dari satgas Pangan, kami akan terus memonitor mulai dari proses distribusi hingga penyaluran melalui gerai yang disediakan PT Pos Indonesia di wilayah Papua Barat," katanya. 

Ia mengatakan, pengawasan melekat tim satgas Pangan guna memastikan tidak ada permainan harga diluar ketentuan atau penimbunan yang berdampak pada kenaikan harga pasar. 

"Kami terus memantau di lapangan, jika ada permainan harga atau penimbunan salah satu dari lima komoditas pangan murah yang berpotensi merugikan masyarakat, akan kami tindak secara hukum," tukasnya.

(*)