Pemkab Fakfak dan Masyarakat Bomberai-Tomage Bahas Investasi Jagung serta Tebu

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak Papua Barat bertemu masyarakat Distrik Bomberai dan Tomage.

Pertemuan perdana ini berlangsung di Kantor Distrik Tomage.

Pertemuan tersebut diketahui guna membahas rencana investasi besar-besaran di sektor perkebunan jagung dan tebu.

Baca juga: Pupuk Indonesia Investasikan Rp 116 Triliun, Bangun Pabrik dan Tambah Kapasitas Produksi di Fakfak

Baca juga: Pupuk Indonesia Mulai Bangun Konstruksi Fisik Pabrik Fakfak Tahun 2026

Bupati Fakfak Samaun Dahlan menyampaikan dialog langsung dengan para kepala kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dari dua distrik tersebut menjadi amat penting untuk dilakukan. 

"Investasi yang akan masuk ke Fakfak mencakup lahan di Distrik Tomage, Bomberai, Fakfak Timur, hingga Karas," katanya, Senin (21/4/2025).

Dikatakannya, nilai investasi untuk proyek perkebunan jagung ini disebut mencapai lebih dari Rp 50 triliun dan akan menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

"Hari ini saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak semua, bahwa akan masuk investasi jagung yang sangat besar di wilayah ini. Bukan hanya lahan yang luas, tapi nilainya juga sangat besar dan akan banyak menyerap tenaga kerja," jelasnya. 

Selain jagung, Bupati Samaun juga menyampaikan rencana investasi di bidang tebu sedang disiapkan, dengan harapan dapat mendorong percepatan pembangunan wilayah pesisir Fakfak tersebut.

"Kami menegaskan bahwa setelah pertemuan perdana ini, pemerintah akan melanjutkan dialog untuk membahas lebih dalam soal hak-hak masyarakat adat, penyiapan tenaga kerja lokal, serta kepentingan warga lainnya agar proses investasi berlangsung transparan dan adil," jelasnya. 

Ia berharap tokoh adat dan seluruh masyarakat mendukung rencana ini demi masa depan kampung dan anak cucu ke depannya. 

Pernyataan Bupati mendapat sambutan hangat dari masyarakat. 

Perwakilan kepala kampung, tokoh adat, dan tokoh pemuda menyampaikan dukungan mereka atas rencana pembangunan tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga hak-hak masyarakat.

"Ini baru pertemuan awal, karena kita akan lanjut dengan pertemuan adat, gelar tikar, dan bicara lagi bersama-sama agar tidak ada yang dirugikan," ujarnya.

Dalam dialog tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah kebutuhan penting seperti pembangunan infrastruktur jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. 

"Pemerintah mencatat seluruh aspirasi itu sebagai bagian dari rencana pembangunan pendukung investasi," katanya.

(*)