Ditjen AHU Buka Layanan 1.000 Koperasi per Jam demi Percepat Pendirian Koperasi Merah Putih

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mencatat ada 14.875 permohonan nama koperasi desa dan 1.191 koperasi kelurahan merah putih.

Ada juga permohonan pendirian mencapai 767 koperasi desa dan 52 koperasi kelurahan merah putih serta permohonan perubahan 8 jenis koperasi lain menjadi koperasi desa merah putih.

Dirjen AHU, Widodo, mengatakan inovasi layanan digital Ditjen AHU mampu melegalisasi badan hukum koperasi dalam 1 jam untuk 1.000 dokumen.

Dengan begitu, ucapnya, kapasitas harian mencapai 24.000 koperasi. 

Baca juga: Kanwil Kemenkum Pabar Edukasi Soal Royalti Hak Cipta di Kafe dan Karoeke Kota Sorong

"Dengan sistem ini, target 80.000 KDMP/KKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) dapat tercapai secara efisien," ujar Widodo dalam paparan resmi, Senin (19/5/2025).

Terobosan ini sejalan dengan transformasi digital Kemenkum secara menyeluruh. 

Menurutnya, Ditjen AHU mengembangkan sistem AHU Online untuk mempercepat proses dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pendirian koperasi. 

"Saat ini seluruh notaris dapat mengakses dalam percepatan pembentukan KDMP/KKMP, tidak hanya notaris pembuat akta koperasi," kata Widodo.

Kemenkum menerbitkan Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 untuk menyederhanakan prosedur, termasuk percepatan konversi 8 koperasi lama menjadi KDMP. 

Baca juga: Saat St Petersburg ILF, Menteri Hukum Beberkan Inisiatif Percepatan Digitalisasi dalam Pelayanan

Notaris menjadi fasilitator pengajuan melalui Sistem AHU Online sekaligus pendamping hukum masyarakat, terutama di daerah tertinggal.

Widodo mengatakan Ditjen AHU akan memperkuat koordinasi dengan Kemenkop dan pemda, mengaktifkan notifikasi otomatis, serta menyediakan dashboard pemantauan real-time sebagai antisipasi rendahnya rasio pendirian setelah pemesanan nama. 

Kolaborasi multisektor, ucapnya, mendukung Asta Cita swasembada pangan dan pemerataan ekonomi.

Kolaborasi ini diharapkan mendorong ekonomi kerakyatan melalui 24.000 legalisasi koperasi per hari. 

"Kami pastikan masyarakat desa mendapat kepastian hukum cepat dan murah (lewat dukungan penuh dari seluruh notaris di Indonesia)," kata Widodo.

Kepala Kanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorsyom, menyebut jajarannya sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak demi percepatan pembentukan KDMP/KKMP sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.