Rakor Kesbangpol se-Papua Barat, Syors Albert Ortiz San Marini: Sinergikan Program

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi Kesbangpol se-Papua Barat.

Rapat ini dihadiri sekitar 40 orang dari OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat, Syors Albert Ortiz San Marini, menyatakan Rakor dilaksanakan setelah berakhirnya Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Baca juga: Kesbangpol Fakfak Resmi Gulirkan Tahapan Seleksi Paskibraka 2025, 197 Orang Terdaftar

Baca juga: KI Hadirkan Kaban Kesbangpol Papua Barat di Sidang Sengketa Informasi Publik Seleksi DPRP Otsus

"Sehingga kami laksanakan ini untuk mensinergikan program-program di bidang-bidang yang ada di Kesbangpol," ungkap Syors Albert Ortiz San Marini, Selasa (24/6/2025).

"Kita susun program lagi. Karena ada pemimpin-pemimpin baru dengan slogan baru. Pasti ada program kerja yang baru juga," lanjutnya.

Program yang disinergikan juga disebutnya mempertimbangkan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Rakor ini diharapkan dapat terlaksana dengan komunikasi yang lancar sehingga program tetap berjalan lancar ditengah efisiensi anggaran.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere dalam pembukaan rakor menyatakan Kesbangpol bukan hanya pelaksana teknis, melainkan juga instrumen strategis negara dalam menjaga kohesi sosial dan membangun nasionalisme dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan kepentingan nasional.

Pihaknya meminta Kesbangpol saling menguatkan antar bidang. 
Baik di tingkatan provinsi maupun kabupaten.

"Serta tingkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, BPIP, TNI, Polri, Intelijen Negara dan lembaga adat serta lembaga agama," pinta Ali Baham Temongmere.

Pemprov Papua Barat disebutnya juga berharap Kesbangpol se-Papua Barat merumuskan tata kelola yang adaptif dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019 dan PP 106 serta PP 107 Tahun 2021 sebagai pijakan hukum dalam pelaksanaan urusan Kesbangpol, pengangkatan DPRP serta penguatan MRP.

Rakor dimintanya jadi tempat terbentuknya rekomendasi strategis dan terukur serta menjadi forum silaturahmi yang akan memberikan pertimbangan bagi gubernur dan bupati di masing-masing daerah.

"Utamanya dalam pengambilan kebijakan atau keputusan," tandasnya.

(*)