BPBD Papua Barat Sarankan Pemkab Manokwari Evaluasi Drainase

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Lajunya demografi penduduk membuat Infrastruktur seperti drainase dinilai sudah tidak berfungsi dengan baik.

Pemerintah daerah diminta mengkaji bahkan membangun ulang drainase yang dinilai sudah tidak lagi berfungsi dengan baik ketika hujan turun dengan deras.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Barat, Derek Ampnir, menyarankan sejumlah drainase di wilayah perkotaan seperti di Manokwari perlu diperlebar.

Baca juga: Warga Fakfak Selatan Keluhkan Tumpukan Sampah di Drainase Belakang Ruko Thumburuni 

Baca juga: Anggota DPRK Kaimana Reses di Foromajaya, Warga Minta Perbaikan Talud Penahan Ombak dan Drainase

"Tidak usah jauh-jauh. Sowi 4 ini saja. Setiap hujan deras, Sowi 4 pasti tergenang air. Banjir," sebut Derek Ampnir, Senin (7/7/2025).

Ia menyebut bencana tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan di sekitar Kelurahan Sowi berupa perubahan alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman.

Hal itu diperparah dengan struktur drainase yang sudah puluhan tahun tidak mengalami perubahan.

"Drainase kita seperti di Sowi 4 itu sudah hampir 25 tahun ketinggalan. Sudah tidak memadai. Perlu dievaluasi, misalnya diperlebar," ujar Derek Ampnir.

Ia menyarankan evaluasi atas drainase dilakukan karena pihaknya menilai kawasan pemukiman yang telah dibangun tidak mungkin dibongkar.

"Sehingga fasilitas yang dipakai untuk mitigasi bencana harus dinilai kembali," jelasnya.

Dia menyebut pembaruan drainase menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan yang sudah harus dipertimbangkan dan diurus.

"Ini semua (drainase yang sudah dibangun) sudah hampir 25 tahun dibangun oleh bupati-bupati yang lalu. Kita berharap kepemimpinan baru bisa melihat hal ini," harap Derek Ampnir.

Sebelumnya, Derek Ampnir menyebut BPBD dan Bappenas memiliki katalog bencana di Papua Barat, termasuk di Kabupaten Manokwari dengan detail kampung hingga kelurahan.

Katalog tersebut memuat potensi bencana dari banjir, tsunami hingga gempa bumi.

Sejumlah kampung dan kelurahan disebutnya memiliki potensi bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi serta abrasi.

(*)