KND dan CPP Sepakat Angkat Kualitas Hidup Perempuan Disabilitas di Papua

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan Cendekiawan Perempuan Papua (CPP) sepakat memperkuat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, terutama perempuan dengan disabilitas.

Kesepakatan demi "Kemajuan Inklusi Disabilitas di Tanah Papua" tersebut ditandatangani di Gedung Kopi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).

Ketua Umum CPP, Rosaline Irene Rumaseuw, mengatakan negara perlu memastikan posisi perempuan Papua tidak boleh terpinggirkan.

"CPP merasa terhormat bermitra dengan KND karena isu disabilitas, khususnya bagi perempuan Papua, belum mendapatkan perhatian yang memadai," katanya.

Menurutnya, kerja sama ini menjadi peluang besar untuk mendorong akses pendidikan yang lebih inklusif di Papua. 

Baca juga: Yohana Hindom Serahkan Alat Bantu dari Kemensos untuk Penyandang Disabilitas di Fakfak

CPP berharap aspirasi penyandang disabilitas bisa lebih terdengar, terutama di masyarakat lokal.

Ia mengatakan Papua bisa menjadi pilot project dalam penguatan hak perempuan dengan disabilitas.

CPP berupaya untuk ikut mengangkat suara perempuan disabilitas.

Komisioner KND, Kikin Tarigan, kolaborasi kedua lembaga ini menjadi kekuatan penting.

Apalagi, ucapnya, CPP telah menjangkau daerah-daerah terjauh seperti Wamena.

Berdasarkan pengalaman dalam kunjungana ke Papua, KND menilai penyandang disabilitas masih kesulitan untuk menjangkau hak-hak dasar mereka.

Baca juga: Bayi Perempuan di Bima Diduga Jadi Korban Malpraktik Hingga Amputasi, Sang Ibu: Hati Saya Hancur

"Contohnya, saat distribusi tongkat bantu jalan ke Wamena, biaya pengiriman bisa lebih mahal dari harga alatnya," ujar Kikin Tarigan.

Kerja sama dengan CPP, ucapnya, adalah peluang besar untuk mendorong penyandang disabilitas agar lebih berani bersuara.

CPP bukan lembaga pemerintah yang didirikan pada 2021. Setahun berselang, CPP dilantik oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

CPP pun mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah side event Konferensi Tingkat Tinggi W20 di Manokwari. 

Organisasi ini pun aktif mendorong keterlibatan perempuan Papua dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.