Senin, 1 Juni 2026

Dishub Kaimana Anggarkan Kapal Perintis pada APBD Perubahan 2025

Soal jenis kapal perintis yang akan digunakan, Dishub Kaimana sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan penyedia jasa. 

Tayang:
Penulis: Arfat Jempot | Editor: Tarsisius Sutomonaio
zoom-inlihat foto Dishub Kaimana Anggarkan Kapal Perintis pada APBD Perubahan 2025
TRIBUNPAPUABARAT.COM/ARFAT JEMPOT
KAPAL PERINTIS- Kepala Dinas Perhubungan Kaimana, Daniel Irto Bato, saat ditemui di ruang kerjanya di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Rabu (23/7/25). Ia mengatakan Dishub mengusulkan pengadaan kapal perintis pada anggaran perubahan tahun anggaran 2025.  

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kaimana, Papua Barat, mengusulkan pengadaan kapal perintis untuk membantu akses masyarakat pada anggaran perubahan tahun anggaran 2025. 

Kepala Dinas Perhubungan Kaimana, Daniel Irto Bato, mengatakan penyediaan kapal perintis masuk dalam skala prioritas Dishub sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Hasan-Isak. 

"Setelah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan kita siapkan, tentu harus dilanjutkan dengan penyediaan armada,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (23/7/25).

Menurutnya, titik penyeberangan pun akan dibagi dan disesuaikan dengan titik pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Jemmy Morin Sarankan Pemerintah Tambah Kapal Perintis Rute Manokwari-Numfor-Biak Selama Mudik Nataru

Soal jenis kapal perintis yang akan digunakan, Dishub Kaimana sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan penyedia jasa. 

“Perintis yang dibutuhkan adalah perintis kapal cepat, dengan estimasi bisa masuk sampai di titik-titik yang tidak bisa dijangkau dengan kapal besar, seperti kawasan Arguni dan Kambrauw serta Buruway dalam," kata Daniel Irto Bato.

Menurutnya, Dishub Kaimana menginginkan kapal cepat dengan daya tampung 150 penumpang dan bagasi yang bisa memudahkan masyarakat bisa membawa hasil mereka ke Kota Kaimana.

Meski demikian, ucapnya, Dinas Perhubungan juga akan mempertimbangan ketersediaan anggaran pemerintah daerah.

“Kalau bisa untuk membantu masyarakat, tentu dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Itu tergantung dari kebijakan Bupati dan Wakil Bupati.  Kalau untuk mengakses masyarakat sesuai dengan kondisi Kaimana, yah, harusnya seperti demikian,” ujarnya. 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved