GMKI Manokwari Desak Negara Tegas Terhadap Tindakan Intoleransi

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Manokwari menyerukan agar pemerintah Indonesia bertindak tegas terhadap segala bentuk tindakan intoleransi yang semakin mengkhawatirkan.

Ketua GMKI Manokwari, Jhonison Derebi, menyatakan tindakan intoleransi telah mengganggu hak dasar warga negara, termasuk untuk beribadah sesuai keyakinan. 

Hal ini disampaikan menanggapi instruksi dari Pengurus Pusat GMKI yang beraksi damai di Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

“Praktik-praktik intoleransi jelas mengganggu hak seseorang untuk memilih dan menjalankan keyakinannya," ucap Jhonison Derebi saat ditemui Tribun di Amban, Manokwari, Papua Barat, Sabtu (26/7/2025).

Menurutnya, negara harus hadir dan menindak tegas terhadap tindakan intoleransi.

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kebebasan beragama sesuai Pasal 29 UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

Baca juga: Edward Omar Sharif Hiariej: ASN Kemenkum Harus Jadi Simbol Toleransi dan Keadilan

“Indonesia menganut enam agama resmi dan masing-masing warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai iman dan kepercayaannya. Ini harus dihormati, bukan justru dihalangi,” ujarnya.

Ia pun mengatakan Kabupaten Manokwari sebagai Kota Injil harus menjadi contoh toleransi dan kerukunan. 

"Kami menyayangkan jika masih ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu kebebasan beribadah," kata Jhonison Derebi.

GMKI Manokwari mendukung seruan Pengurus Pusat GMKI agar pemerintah mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang berpotensi menjadi alat diskriminatif, seperti Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.

“Kami minta negara tidak tinggal diam. Negara harus memastikan tidak ada satu pun warga negara yang merasa terancam ketika menjalankan ibadah,” ujar Jhonison Derebi.

Ia menekankan pentingnya peran pemimpin agama dalam mengedukasi kebangsaan kepada umat guna menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu intoleransi.

“Tindakan intoleran ini muncul karena kurangnya pemahaman. Para pemimpin agama punya tanggung jawab untuk mengedukasi umatnya tentang nilai kebangsaan dan toleransi,” kata Jhonison Derebi.

Seruan ini merupakan bagian dari gerakan nasional GMKI yang mengedepankan nilai persatuan dan toleransi antarumat beragama, serta mendorong pemerintah untuk aktif dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.