Ketua Komisi A DPRK Teluk Bintuni Soroti Anggaran Pendidikan

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Komisi A DPRK Teluk Bintuni, Papua Barat, menyoroti pendidikan yang tertinggal jauh dari daerah lain.

Komisi A membidangi masalah pendidikan di Teluk Bintuni, 

Ketua Komisi A DPRK Teluk Bintuni, Ma'dika, menyoroti anggaran 20 persen untuk pendidikan yang belum tersampaikan sepenuhnya.

"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen," kata Ma'dika ketika rapat dengar pendapat DPRK Teluk Bintuni dengan Dinas Pendidikan, Jumat (25/7/2025).

Menurutnya, akibat efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mengurangi biaya untuk program pelatihan vokasi Petrotekno dari Rp 90 miliar/tahun menjadi 59 miliar/tahun.

"Apakah investasi besar ini sebanding dengan hasilnya, terutama dibandingkan dengan program vokasi lain di Indonesia?" ujarnya.

Baca juga: 8 Eks Simpatisan KKB Teluk Bintuni Akan Ikrar Kembali ke NKRI pada 17 Agustus 2025

"Apakah lulusan program ini benar-benar terserap ke industri migas atau justru banyak yang bekerja di sektor lain? Ini harus dievaluasi pemerintah daerah," kata Ma'dika.

Beberapa waktu lalu, DPRK Teluk Bintuni inspeksi mendadak (sidak) ke PetroTekno.

Saat ini, terdapat 100 siswa yang menimbah ilmu di Petro Tekno, termasuk 21 orang keterwakilan tujuh suku di Teluk Bintuni.

"Alangkah baiknya anggaran Rp 59 miliar untuk Petro Tekno itu dialihkaan ke Dinas Pendidikan," katanya.