Kanwil Kemenkum Pabar dan DPRD Kaimana Bahas 2 Raperda Strategis

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dan DPRD Kaimana membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (28/07/2025).

Ketika itu, Kanwil Kemenkum Pabar diwakili oleh ketua tim kerja bidang Perancang Peraturan Perundang-undangan, Hamid Badilah.

DPRD Kaimana diwakili sejumlah anggota legislatif bersama staf serta pegawai dari Sekretariat Dewan.

Rapat fasilitasi harmonisasi ini berlangsung di ruang rapat Kanwil Kemenkum Pabar, Kabupaten Manokwari.

Agendanya membahas Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Raperda tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

Baca juga: Kemenkum Papua Barat Sosialisasikan Kesadaran Hukum di Sekolah 

Pembahasan teknis secara mendalam mencakup penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Fokus diskusi meliputi teknik penyusunan norma hukum, pemakaian terminologi hukum baku, dan penguatan substansi supaya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepala Kanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorsyom, mengapresiasi DPRD Kaimana yang melibatkan Kemenkum untuk menghadirkan regulasi.

Peraturan tersebut tidak hanya taat asas hukum, tapi juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal. 

"Harmonisasi ini menjadi bentuk komitmen Kemenkum dan para wakil rakyat untuk menghasilkan produk hukum yang tepat," kata Piet Bukorsyom.

Produk hukum itu, ucapnya, juga mesti melindungi bahasa dan sastra daerah sebagai upaya pelestarian identitas budaya di tengah arus modernisasi.