Biro Pemerintahan Papua Barat Akui Kesulitan Kumpul Data LKPJ dari OPD

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, John H Koirewoa, menyatakan kesulitan menghimpun data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) khususnya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Ia berharap OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat aktif memberikan laporan pertanggungjawaban, terutama mereka yang berada di bagian perencanaan.

"OPD harus aktif, terutama bagian perencanaan lewat kepala OPD untuk memberikan data kepada Biro Pemerintahan," kata John Koirewoa setelah bertemu Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Barat, Selasa (19/8/2025).

Tahun lalu, ucapnya, ada keterlambatan dari bagian perencanaan di setiap OPD dalam memberikan data. Hal itu menjadi catatan.

"Kalau data lama ya akibatnya begini, tapi inilah permasalahan yang kita hadapi semua," katanya.

Baca juga: LMA Pegaf Desak Pemprov Pastikan Agenda Pelantikan 9 Anggota DPR Otsus Papua Barat

Di sisi lain, John Koirewoa mengungkapkan dalam pertemuan bersama Pansus DPR Papua Barat, terdapat sejumlah selisih.

Meskipun tidak menyebutkan dengan detail selisih yang dimaksud, ia mengungkapkan selisih itu banyak terjadi di OPD yang berkaitan dengan teknis.

OPD teknis, ucapnya, banyak memberikan atau memiliki program yang berkaitan dengan pemberian bantuan maupun kegiatan fisik.

"OPD teknis juga, dalam rapat, memiliki banyak selisih (anggaran). Mereka banyak kegiatan fisik, pemberian bantuan. Nanti mereka di-cross check ulang," kata John Koirewoa.