TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Politikus Partai Hanura asal Maybrat, Jhon Paulus Asmuruf mengusulkan pembentukan DPRD Papua Barat Daya di masa transisi.

"Pandangan saya seperti itu. Harus ada anggota DPRD Papua Barat Daya di masa transisi ini," kata Jhon Asmuruf kepada Tribunpapuabarat.com, Jumat (3/2/2023) pagi pukul 10.00 WIT.

Menurutnya, usulan itu dimaksud untuk membantu pemerintah Papua Barat Daya dalam melaksanakan tugas.

"DPRD ini kan untuk mengawasi program-program pemerintahan Papua Barat Daya di masa transisi ini," ujarnya.

Itu karena dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke Papua Barat Daya cukup besar.

"Ini (dana) kan harus diawasi," ujar Jhon Asmuruf.

Baca juga: Partai Hanura Target Menang Pemilu 2024 di Papua Barat Daya

Dikatakannya, masa transisi pemerintahan di Papua Barat Daya cukup lama.

Karena itu, memang dibutuhkan lembaga pengawas yakni DPRD Papua Barat Daya.

"Ini kan masa transisi hampir dua tahun. Jadi penting adanya pengawasan dari DPRD," ucap Jhon Asmuruf.

Anggota DPRD Papua Barat Daya, ucapnya, bisa diambil dari DPRD Papua Barat hasil pemilu 2019.

Lagipula, ucapnya, sarana dan prasarannya pun telah tersedia.

Baca juga: Partai Hanura Incar 44 Kursi DPRD Kabupaten/Kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya di Pemilu 2024

"Kan ada beberapa anggota DPRD Papua Barat dari wilayah Sorong Raya, itu yang ditarik ke DPRD Papua Barat Daya," ujar Jhon Asmuruf.

"Sisanya, diambil dari masuk daftar tunggu dari wilayah Sorong Raya," katanya.

Jhon menambahkan, terkait dengan usulan itu sesuai dengan amanat undang-undang.

"Intinya, agar Papua Barat Daya ini maju," ujar Jhon Asmuruf.(*)