Buka FKP Ranwal RKPD 2027, Bupati Kaimana: "Stop dengan Kebijakan yang Meraba-raba"

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Bupati Hasan Achmad resmi membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaimana Tahun 2027, 

Kegiatan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berlangsung di Gedung Pertemuan Krooy Kaimana, Selasa (10/3/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Hasan menegaskan forum ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan tetap sejalan dengan visi besar daerah, yaitu “Mewujudkan Kaimana yang Tertib, Maju, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan.”

“Tahun 2027 adalah momentum penguatan. Sesuai RPJMD 2025–2029, fokus kita adalah pemantapan sistem pelayanan dan peningkatan nilai tambah ekonomi,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kaimana berkomitmen merealisasikan lima misi pembangunan daerah melalui tiga fokus utama.

Pertama, penguatan tata kelola berbasis data untuk memperkuat layanan publik dan pemberian insentif sosial-ekonomi yang tepat sasaran.

“Tidak boleh lagi ada kebijakan yang meraba-raba. Semua harus berpijak pada data akurat agar kinerja pemerintah semakin mantap,” tegasnya.

Baca juga: Tim Bapemperda DPR Papua Barat Tinjau Situs Keagamaan di Kaimana

Fokus kedua adalah peningkatan nilai tambah ekonomi. 

Bupati mendorong agar daerah tidak hanya menjual bahan mentah, melainkan mengembangkan rantai nilai dan pemasaran komoditas unggulan.

“Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung dapat meningkat secara nyata,” jelasnya.

Fokus ketiga adalah konsolidasi wilayah dan pemerataan pembangunan.

Bupati menekankan pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota.

“Kita akan mengonsolidasikan wilayah pembangunan untuk menjaga keseimbangan antar distrik, meningkatkan aksesibilitas, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di tanah Kaimana,” katanya.

Forum konsultasi publik ini dihadiri Wakil Bupati, Ketua DPRK, Kepala Kejaksaan Negeri, Wakapolres, Ketua Pengadilan Agama, sejumlah anggota DPRK, pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya.