Wakil Presiden: Papua Bukan Tempat Pengasingan, Kawal Ketat Dana Otsus

‎TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengajak masyarakat untuk mengawal penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) agar lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
‎
‎Hal itu disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan jajaran pemerintah daerah se-Papua Barat di Swiss-Belhotel Manokwari, Selasa (4/11/2025) malam.
‎
‎“Dana Otsus yang selama ini sudah tersalurkan ini mohon bisa lebih dikawal dengan baik," kata Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengatakan perintah pusat ingin agar masyarakat benar-benar merasakan langsung manfaat dana otsus.

"Mungkin selama ini masih banyak kekurangan, ini tugas saya sebagai pembantu Presiden untuk memastikan ke depan (pemakaian dana otsus) lebih efisien dan tepat sasaran,” ujar Gibran Rakabuming Raka.
‎
‎Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengawasan pada penyaluran dana Otsus dan realisasi program pembangunan di Tanah Papua transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata.

Baca juga: Wapres Gibran Dengar Curhatan Mama-Mama Papua di Pasar Wosi Manokwari

‎‎Wapres menyebut kunjungannya kali ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Damai.
‎
‎“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Butuh masyarakat setempat, tokoh-tokoh adat, tokoh agama untuk mengawal program visi-misi Bapak Presiden,” kata Gibran Rakabuming Raka.
‎
Ia juga menyoroti sejumlah program prioritas nasional yang sedang berlangsung di Papua antara lain program Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat MBG, Sekolah Garuda, serta Revitalisasi Sekolah.

Menurut Wakil Presiden, program-program ini penting untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Tanah Papua.
‎
Gibran juga menyinggung soal pembangunan infrastruktur Trans Papua karena beberapa ruas jalan belum tersambung. 
‎
‎Ia berharap, penyelesaian infrastruktur itu dapat berdampak langsung pada penurunan inflasi dan stabilitas harga bahan pokok di wilayah pedalaman.

Baca juga: Wapres Gibran : Percepatan Pembangunan Papua Harus Dua 2 Lebih Cepat

‎“Kalau aksesnya sudah terbuka, harga-harga bisa lebih stabil, inflasi terkendali, dan ekonomi lokal bisa tumbuh lebih cepat,” kata Gibran Rakabuming Raka.
‎
‎Wapres menegaskan komitmen pemerintah pusat bahwa pembangunan tidak boleh berfokus di Pulau Jawa, tapi harus Indonesia-sentris.
‎
‎“Papua bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Papua adalah bagian dari NKRI dan harus kita berikan perhatian khusus."

"Karena itu dibentuk dua lembaga, BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, untuk memastikan semua program pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat,” kata Gibran Rakabuming Raka.
‎
Ia pun mengatakan pemerintah akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan para tokoh di Tanah Papua.
‎
‎“Nanti saya lebih banyak mendengar, berkaitan dengan keluhan dan masukan dari bapak-ibu semua. Ini penting agar pembangunan di Papua benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat,” ujar Wakil Presiden.
‎
‎Acara tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor, Ketua MRP Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak, serta para bupati se-Papua Barat, kalangan akademisi, dan tokoh agama.
‎