Rapat Majelis Pengawas Notaris, Kanwil Kemenkum Pabar Paparkan Tugas 2026

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menggelar rapat Majelis Pengawas Notaris secara hybrid, Senin (2/2/2026).

Rapat diikuti Kepala Kanwil Kemenkum Pabar, Sahata Marlen Situngkir; Kadiv Yankum, Adelchandra; Kabid AHU, Soleman Lilingan; dan Tim AHU.

Pemandu rapat, Soleman Lilingan, memaparkan rencana tugas Majelis Pengawas Notaris selama satu tahun ke depan. 

Rencana tugas tersebut bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan notaris agar efektif, terukur, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Sahata Marlen Situngkir mengajak semua anggota Majelis Pengawas Notaris untuk menjalin kerja sama dan koordinasi yang baik selama pengawasan.

Ia menekankan pentingnya pemetaan pengawasan notaris di Papua Barat dan Papua Barat Daya agar pengawasan bisa optimal dan merata.

Marlen juga membuka ruang diskusi guna membahas kendala dan saran demi menyamakan persepsi antaranggota majelis.

Baca juga: Kemenkum Pabar Koordinasi Percepatan Pembentukan Posbakum di Kaimana

Selama rapat, Kanwil Kemenkum Pabar menerima masukan dari anggota  Majelis Pengawas Notaris.

Antara Doni, akademisi Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris, yang mengusulkan agar kegiatan monitoring MPW diaktifkan kembali. 

Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Sorong, Ella, menjelaskan MPW berperan menindaklanjuti laporan MPD.

Sementara itu, MPD berkewajiban melakukan pemeriksaan berkala minimal satu kali dalam setahun. 

Ella juga berharap unsur pemerintah dalam MPD dapat berperan aktif dalam pemeriksaan notaris.

Prof Dr Robert Hammar, akademisi MPW, juga memberikan saran dalam rapat yang sama.

Ia mendorong adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas notaris serta peran MPD dan MPW. 

Ketua MPD Manokwari, Suyanto, menyatakan siap melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan.