Kanwil Kemenkum Pabar Dapat Bimbingan Pemutakhiran Data Perancang Berbasis Online

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) menyosialisasikan surat edaran tentang Peningkatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Pemutakhiran Data secara Elektronik dan Simulasi Wilayah Timur.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) mengikuti sosialisasi tersebut secara daring, Rabu (10/9/2025).

Kepala Kanwil Kemenkum Pabar diwakili oleh Kadiv P3H, Muhayan, dan bersama tim perancang peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pembinaan bagi perancang peraturan perundang-undangan di seluruh Indonesia, khususnya di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Mereka akan memutakhirkan data melalui aplikasi e-Perancang yang memungkinkan pembaruan data secara mandiri.

Baca juga: Kemenkum Papua Barat Ikut Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III 2025

Tim perancang peraturan juga akan mengikuti uji kompetensi secara elektronik.

Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti, menjadi narasumber.

Ia mengatakan pemutakhiran data berbasis elektronik menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem pembinaan yang lebih tertib, akurat, dan transparan.

Pemutakhiran data berbasis elektronik juga mendukung percepatan pelayanan perancangan di pusat maupun daerah.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Pabar Ikut Tanam Bibit Pohon Kelapa di LPP Manokwari

Selanjutnya, ada sosialisasi teknis sekaligus pendampingan tentang tata cara pemutakhiran data melalui sistem e-perancang. 

Sistem ini mewajibkan semua Perancang Peraturan Perundang-undangan, baik di pusat maupun daerah, agar mencapai keseragaman data yang valid.

Sosialisasi itu mendukung uji kompetensi perancang secara elektronik.

Pemutakhiran data melalui sistem e-perancang juga mendukung program-program strategis Presiden Prabowo yang fokus pada transformasi digital dan penerapan e-Government di berbagai sektor layanan publik.