Gerkkas Kawal Komisi XII DPR RI dan BPH Migas dalam Pengawasan BBM Subsidi di Teluk Bintuni

Ringkasan Berita:

• Gerkkas Papua Barat mendukung monitoring BBM subsidi di Teluk Bintuni yang dilakukan Komisi XII DPR RI bersama BPH Migas, sebagai langkah penting memastikan penyaluran Solar dan Pertalite tepat sasaran bagi masyarakat berhak.
• Tiga rekomendasi utama disampaikan, yakni penguatan pengawasan lokal, transparansi distribusi di SPBU, serta jaminan ketersediaan LPG agar subsidi energi benar-benar dirasakan masyarakat kecil di Papua Barat.

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Gerakan Noken Kasuari (Gerkkas) Papua Barat menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Komisi XII DPR RI bersama BPH Migas yang melakukan monitoring penyaluran BBM subsidi di Teluk Bintuni pada akhir April lalu.

Ketua Gerkkas Papua Barat, Deflisen Pahala S.H, menegaskan bahwa pengawasan langsung yang melibatkan anggota DPR RI Dapil Papua Barat, Alfons Manibuy dan Charoline Makalew, serta Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy, merupakan sinyal positif bagi keadilan energi di Papua Barat.

“Kami menyambut baik kehadiran Komisi XII dan BPH Migas di Teluk Bintuni," ujar Deflisen dalam keterangan pers kepada media di Manokwari, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, langkah ini sangat krusial untuk memastikan peruntukkan Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di daerah.

"Ini penting, agar penyaluran Solar dan  Pertalite benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak, bukan justru dinikmati oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Baca juga: Polda Papua Barat Tangkap 1 Pelaku Jaringan Mafia BBM Bersubsidi di Manokwari

Gerkkas Papua Barat juga menekankan pentingnya [uji tera] dan pengecekan standar operasional di SPBU Awarepi serta SPBU Kompak Banjar Ausoy.

Hal ini kata Deflisen berkaitan dengan transparansi kuantitas dan kualitas BBM sebagai hak dasar konsumen terutama masyarakat kecil yang bergantung pada subsidi untuk mobilitas dan ekonomi.

Adapun tiga poin utama yang disampaikan dalam kunjungan tersbut, yakni:

1. Penguatan Pengawasan Lokal – Meminta Pemkab Teluk Bintuni dan aparat hukum menindaklanjuti temuan lapangan agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM subsidi.
2. Transparansi Distribusi – Mendorong Pertamina dan pengelola SPBU konsisten menerapkan SOP penyaluran agar tidak terjadi antrean panjang atau kelangkaan.
3. Ketersediaan LPG – Menjamin pasokan dan harga LPG di Distrik Bintuni tetap stabil sebagaimana hasil pengecekan di agen penyalur SP 5.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa Gerkkas Papua Barat akan terus mengawal hasil monitoring ini.

"Kami tidak ingin pemeriksaan hanya menjadi agenda seremonial. Rakyat Papua Barat, khususnya di Bintuni, butuh jaminan bahwa subsidi negara tepat sasaran hingga ke pelosok,” tegas Deflisen.

Sebagai ormas, Gerkkas Papua Barat berkomitmen menjadi mitra kritis pemerintah dalam memantau distribusi energi agar keadilan sosial benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat di Bumi Cenderawasih.