Putusan PTUN Sudah Final, Maurits Saiba Desak Pemerintah Segera Lantik DPR Otsus Papua Barat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat, Maurits Saiba, menyampaikan kekecewaannya terkait belum adanya kepastian pelantikan 9 (sembilan) calon anggota DPR Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat periode 2024–2029.

Maurid Saiba yang juga merupakan salah satu calon anggota DPR Otsus menegaskan, seluruh tahapan seleksi telah rampung sejak Februari 2025. Namun, hingga kini proses pengesahan dan pelantikan belum juga terealisasi.

"Kami sudah menunggu dengan penuh kesabaran. Gugatan keberatan yang diajukan ke PTUN Manado sudah diputuskan pada 29 Juli 2025, dan hasilnya gugatan tersebut ditolak. Artinya, keputusan itu sudah final dan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pengesahan,"  tegas Maurits Saiba, Selasa (9/9/2025).

Ia menjelaskan, sesuai aturan, setelah putusan PTUN keluar, dalam kurun waktu 7 sampai 14 hari Gubernur Papua Barat seharusnya mengajukan pengesahan sembilan nama anggota DPR Otsus ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Bungkam Informasi Publik, Pansel DPR Otsus Papua Barat Resmi Dilaporkan ke Reskrimsus Polda

Bahkan, sejak 25 Juli 2025, draft Surat Keputusan (SK) dikabarkan sudah berada di meja Mendagri, namun sampai hari ini belum ditandatangani.

"Kami bertanya-tanya, apa sebenarnya persoalan yang membuat proses ini berlarut-larut. Padahal kami 9 orang ini sudah mewakili masyarakat adat, suku, etnis, dan tokoh kesukuan di Tanah Papua," tegasnya.

Maurits berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar pelantikan DPR Otsus Papua Barat dapat terlaksana sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Kami harap pelantikan ini segera dilakukan, sehingga tidak ada lagi yang mengintervensi antara satu dengan yang lain," tutupnya.