Dominggus Mandacan Ungkap Proyeksi APBD Papua Barat 2026

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat 2026 menjadi fokus utama penyampaian Nota Keuangan oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat, Jumat (12/12/2025) malam. 

Pemerintah memproyeksikan total pendapatan daerah sebesar Rp 4,408 triliun dan belanja mencapai Rp 4,468 triliun.

Dalam paparannya, Dominggus Mandacan menyatakan pendapatan asli daerah 2026 ditargetkan sebesar Rp 645,36 miliar. 

Pendapatan itu bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. 

"Pendapatan terbesar tetap berasal dari transfer pemerintah pusat dengan nilai Rp 3,76 triliun, termasuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus yang menjadi penopang fiskal provinsi," katanya.

Belanja daerah 2026 diproyeksikan sebesar Rp 4,468 triliun untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. 

Baca juga: DPR Papua Barat dan Pemprov Tandatangani Nota Kesepahaman KUA-PPAS Rancangan APBD 2026

Belanja operasi mencapai lebih dari separuh total anggaran, sementara belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan dan irigasi.

Dominggus Mandacan juga menyebut pembiayaan daerah diperoleh dari SILPA tahun sebelumnya senilai Rp 60 miliar. 

Ia menegaskan kondisi proyeksi 2026 mengharuskan pemerintah melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja agar setiap program memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Menurut Dominggus Mandacan, struktur proyeksi APBD 2026 menggambarkan perlunya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Ia memastikan setiap alokasi diarahkan pada prioritas pembangunan daerah khususnya pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi rakyat.

Dominggus berharap DPR Papua Barat dapat membahas proyeksi APBD 2026 secara mendalam sehingga penetapannya dapat dilakukan tepat waktu. 

"Pemerintah berkomitmen menjadikan APBD 2026 sebagai instrumen untuk memperkuat pelayanan publik dan pembangunan Papua Barat," katanya.